Tapi setelah itu, ketika terdengar berita telah ditemukan minyak di Laut Tiongkok Selatan, beberapa negara mulai menyerang dan menginvasi pulau dan beting Tiongkok, Tiongkok menjadi korban terbesar dalam isu Laut Tiongkok Selatan.
Klaim kedaulatan Tiongkok atas Kep. Nansha tidak melebar, tetapi juga tidak mau berkurang, jika tidak, kita (Tiongkok) terasa tidak mampu menghadapi pendahulu kita dan generasi yang lebih tua. Di saat yang sama, fenomena melahap dan melanggar atas hak dan kepentingan kedaulatan Tiongkok tidak bisa terus dibiarkan, karena kita akan tidak punya muka untuk menghadapi keturunan kita. Demikian pidato Wang Yi dalam forum Perdamaian tersebut.
Pernyataan Wag Yi ini telah membuat AS tertengun, AS bukan menjadi/merupakan salah satu pihak dalam isu Laut Tiongkok Selatan, namun dalam beberapa tahun terakhir, telah diam-diam mengganggu pelaksanaan “DOC”.
Untuk masa terkini, intervensi terbuka AS dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan dapat di bagi menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah peringatan lisan dan tindakan Kongres AS tahun lalu. Pada 11 Juli 2014, saat konferensi CSIS (Center Strategis and International Study/Pusat Studi Strategis dan Internasional) sebuah think tank terkenal AS, Deputi Menlu AS, Mike Fuchs mengusulkan teori “Freezing/Pembekuan” di Laut Tiongkok Selatan : Pertama-tama, semua pos-pos militer baru untuk tidak mencoba untuk merebut kembali setiap pulau dan beting yang telah diduduki oleh negara-negara lain sebelum Nopember 2002.
Kedua, selain untuk perawatan rutin sehari-hari, tidak ada perubahan mendasar akan sifat daerah, dan fungsi dari bangunan asli di pulau-pulau dan beting/terumbu. Dalam hal membangun dan membangun pulau buatan, semua pihak harus menjelaskan perubahan mana yang provokatif dan yang pemeliharaan struktur berdasarkan situasi pada tahun 2002.
Ketiga, mereka harus tetap dalam keadaan mengontrol dalam perairan yang disengketakan, dan tidak mengambil tindakan sepihak terhadap kegitaan ekonomi yang oleh pihak lain telah disengketakan untuk waktu lama.
Pada 9 Agustus 2014, Menlu AS, John Kerry sekali lagi meminta semua negara untuk “membekukan semua sengketa di Laut Tiongkok Selatan” ketika dalam Pertemua Puncak Menteri ASEAN di Naypyitaw, ibukota Myanmar.
John Kerry mengatakan, AS dan ASEAN memiliki tanggung jawab bersama untuk menjamin keamanan maritim di jalur laut global yang kritis dan pelabuhan. Kita perlu bekerjasama untuk mengatur ketegangan di Laut Tiongkok Selatan, dan mengatur mereka secara damai, dan juga untuk mengatur mereka menurut hukum internasional.
Didalam kerangka “Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut Tiongkok Selatan/Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea) Tiongkok dan negara-negara ASEAN telah mencapai kemajuan yang relatif besar dalam negosiasi tentang “Kode Etik di Laut Tiongkok Selatan/South China Sea Code of Conduct”.
Banyak dari kalangan pengamat dan analis mempertanyakan, mengapa AS dalam waktu kritis ini membahas tentang “Pembekuan” ?
(Bersambung ......)
