Kinerja Bawaslu seringkali dipertanyakan terkait kecepatan dan efektivitas dalam menangani laporan terkait kampanye hitam dan hoaks. Banyak masyarakat yang mengeluhkan lambannya penindakan terhadap kasus-kasus yang mereka laporkan.Â
Selain itu, penyebaran hoaks seringkali bergerak lebih cepat dibandingkan proses investigasi Bawaslu, sehingga dampaknya terhadap persepsi publik sudah terjadi sebelum tindakan penegakan dilakukan.
Untuk menghadapi tantangan ini, beberapa rekomendasi dapat diberikan kepada Bawaslu, khususnya di Bangkalan. Pertama, penguatan sumber daya teknologi harus menjadi prioritas. Investasi dalam sistem deteksi otomatis terhadap konten hoaks dan kampanye hitam, seperti penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI), akan sangat membantu dalam memantau ruang siber secara real-time. Kedua, kolaborasi dengan platform media sosial perlu ditingkatkan agar laporan pelanggaran dapat segera ditangani, bahkan sebelum konten tersebut menyebar lebih luas.
Selain itu, Bawaslu juga harus aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya hoaks dan kampanye hitam. Edukasi ini penting agar masyarakat menjadi lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif dari disinformasi di ruang publik.
Kinerja Bawaslu Bangkalan dalam pengawasan siber selama Pilkada 2024 perlu ditingkatkan untuk mengatasi tantangan yang semakin kompleks dalam bentuk hoaks dan kampanye hitam. Penggunaan teknologi dan peningkatan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadirkan pemilu yang bersih dan jujur. Dengan pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan lebih transparan dan akuntabel.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H