Presiden Jokowi Langgar UU atas Penerbitan Perppu No. 2 tahun 2022

Fenomen hukum tata negara kembali meramaikan jagat raya pasca ditetapkan Perppu No. 2 Tahun 2022 pengganti UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh presiden Jokowi Dodo, menjadi kado terakhir 2022 menjelang masuknya 2023.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa UU No. 11 tahun 2020 merupakan UU yang sudah terikat dengan putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2021 bersifat inkonsistional bersyarat. Karena UU tersebut dinilai cacat formil dan dikembalikan pada pembuat UU untuk melakukan perbaikan selama 2 (dua) tahun.

Jika di refleks kembali Pelanggaran dalam penyusunan UU Cipta Kerja terdapat dalam penerapan metode omnibus law yang tidak ditemukan standar baku sistem dalam UU No.12 Tahun 2011, namun DPR tiba-tiba mengubah UU a quo pada Oktober 2019.

Pasca ide, konsep omnibus law sudah ada tata cara ruang permainan langsung berubah dan konsep UU omnibus law sudah ada, tentu ini adalah pelanggaran dalam pembentukan UU yang dilakukan secara langsung terhadap proses, ketiadaan partisipasi dan tidak transparan

Padahal sudah jelas Pasal 88 jo Pasal 96 UU No. 12 tahun 2011 menyebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan begitu pula pembentuk UU, wajib menyebarluaskan perkembangan setiap tahapan.  

Kendati, langkah presiden mengeluarkan Perppu No. 2 Tahun 2022 tersebut telah melanggar UU No. 30 tahun 2014  tentang Administrasi Pemerintah:

Pasal 17 ayat (1) bahwa badan dan atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang; ayat (2) larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a, larangan melampaui kewenangan; b, larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.

Pasal 18 bahwa badan dan atau pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan; a,  tanpa dasar kewenangan dan/atau; b, bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Interprestasi dari pasal tersebut bahwa Penerbitan Perppu No. 2 tahun 2022 merupakan tindakan yang telah merugikan keuangan negara, menurut Guntur Hamza mengatakan pelanggaran administrasi yang merugikan uang negara dengan adanya niat jahat, maka dapat di kualifikasi tindak pidana korupsi.

Dengan demikian apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo adalah pelanggaran administrasi yang telah merugikan keuangan negara, karena selama penyusunan Perppu tersebut telah menghabiskan dana negara, tindakan ini tentu di dasarkan pada niat kesengajaan yang sistematis dan masif.

Transaksional Political Will Jokowi Dodo Dalam Pembentukan UU Ciptakerja

Usai di Lantik Presiden Jokowi Dodo mengatakan dalam sambutan berencana mengusulkan dua UU yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU UMKM yang akan di gabungkan menjadi 1 (satu) dengan menggunakan metode omnibus law, diberikan tenggang waktu selamat 100 hari (tiga bulan)

Kemauan presiden mengusulkan UU omnibus law tiada lain untuk mempercepat pembangunan ekonomi jangka menengah dan jangka panjang, namun pasca di buku kan UU tersebut nyatanya menjadi tirani bagi rakyat dan menguntungkan bagi korporasi.

Political Will Presiden Jokowi Dodo ternyata tidak sesuai dengan ekspetasi rakyat yang mengharapkan ada perbaikan ekonomi di tahun periode kedua kepemimpinannya, justru memperkuat eksistensi para kaum oligarki yang berakibat fatal pada konflik kepentingan antara rakyat dan pemerintah.

Dikuti dari temuan Indonesia Corruption Watch (2020) Ada 4 produk hukum yang paling kontroversial dan menguntungkan pasar bebas oligarki, menjadi biang kerok konflik kepentingan antara rakyat dan pemerintah. 

Pertama, UU KPK dapat menjamin oligarki mencaplok proyek-proyek hingga sulit disentuh secara hukum. Kedua, Perppu penanganan Covid19 ditengarai dikeluarkan untuk mencari keuntungan di tengah kesempitan karena adanya krisis kesehatan.

Ketiga, UU Minerba disahkan untuk memastikan pengerukan sumberdaya publik tidak masuk ke kantong negara, melainkan masuk ke dalam kantong oligarki. Keempat, UU MK dikeluarkan untuk terus memperkuat cengkeraman terhadap lembaga tersebut.

Konflik kepentingan tersebut telah mendorong para pejabat publik mengambil keputusan dan kebijakan yang tidak berdasar pada kepentingan rakyat sehingga melahirkan korupsi sistemik, ini masuk pada kategori penyalahguna kekuasaan.   

Ditinjau dalam sistem presidensil pemimpin negara adalah presiden, tugas nya adalah menjalankan mandat rakyat dan patut terhadap konstitusi yang sudah di sepakati oleh para the founder father.

Jika amanah konstitusi dan masukan rakyat tidak diperhatikan dalam menjalankan kekuasaan merupakan suatu perbuatan yang menghina negara, dan melanggar sumpah janji jabatan pada pasal 9 UUD 1945 yang pada substansi

"Saya berjanji bersungguh-sungguh seadil-adilnya memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala UU dan Peraturannya dengan seluruhnya serta berbakti kepada Nusa dan bangsa"

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H