Mensos Tersangka Korupsi, Perlu KPK Khusus untuk Politik

Lantas, apakah nantinya partai oposisi akan berjaya kembali seperti halnya pemilu tahun 2014?

Partai oposisi yang tersisa sekarang adalah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Keduanya adalah partai yang pernah berkuasa sebelumnya. Rasanya sulit memprediksi keduanya kembali naik memenangi pemilu 2024 kelak.

Di tengah kondisi stagnan politik seperti ini, rasanya kehadiran partai-partai baru mungkin akan membawa angin segar bagi negeri ini. 

Di era ini, ada beberapa partai baru bermunculan. Sebut saja, Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Partai Gelora yang berisikan para mantan elit politik PKS, Partai Ummat yang akan segera dideklarasikan Amien Rais yang keluar dari PAN, dan Partai Masyumi Reborn yang katanya didukung oleh organisasi fenomenal Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dengan beberapa tokohnya dan berencana menggandeng Habib Rizieq dengan Front  Pembela Islamnya.

Menarik ditunggu, apa yang akan terjadi di pemilu yang akan datang. Apakah partai berkuasa akan bertahan? Atau oposisi yang akan mengambil alih? Atau malah justru partai baru akan kejatuhan duren?

Alhasil, kasus korupsi memang selalu enak dikaitkan dengan politik. Meskipun kasus hukum tidak selayaknya dipolitisasi. Sepertinya halnya ada partai baru, rasanya perlu ada komisi khusus baru yang membantu KPK mengurusi persoalan ini, sebut saja Komisi Politik Korupsi. 

Singkatannya sama-sama KPK tetapi memiliki arti yang berbeda. KPK khusus ini diharapkan bisa memberikan psikoterapi khusus bagi para politikus yang melakukan korupsi. 

Perlukah? Saya beropini, silakan Anda yang menyimpulkan.

[Baca Juga: Hal-hal Kecil yang Bermakna Besar]