Fair priority model membahas nilai-nilai ini dengan berfokus pada mitigasi tiga jenis bahaya yang disebabkan oleh COVID-19: kematian dan kerusakan organ permanen, konsekuensi kesehatan tidak langsung, seperti ketegangan dan stres sistem perawatan kesehatan, serta kerusakan ekonomi.[2]
Proposal ini mengkritik dua argumen yang banyak didiskusikan masyarakat berkenaan dengan distribusi vaksin. Argumen pertama yang mengatakan perlunya mengutamakan negara-negara dengan jumlah pekerja kesehatan dan populasi dengan risiko tinggi terbanyak. Argumen kedua yang mengatakan negara-negara menerima vaksin berdasarkan proporsional dengan jumlah populasinya.
Fair priority model mencakup tiga fase. Fase pertama, mencegah kematian/kematian prematur. Fase kedua, memperhatikan peningkatan ekonomi secara keseluruhan dan sejauh mana orang akan terhindar dari kemiskinan. Fase ketiga, memperhatikan negara-negara dengan tingkat penularan yang lebih tinggi, tetapi tetap semua negara pada akhirnya harus menerima vaksin yang cukup untuk menghentikan penularan - yang diproyeksikan mengharuskan 60 hingga 70 persen populasi menjadi kebal.
Alhasil, kita tidak berharap terjadinya nasionalisme vaksin yang akan menjadi chauvinisme di era pandemi ini. Diperlukan peran serta aktif dan ethical and prudent sense dari para pemimpin politik, WHO, dan perusahaan manufaktur biofarmasi dalam menemukan dan mendistribusikan vaksin secara adil dan pantas.Â
Harapannya semua orang di dunia akan tervaksinasi sehingga akan menghentikan penyebaran virus di masyarakat.
[Baca juga: Sasirangan Biru Jadi Saksi Bisu]
