Jika perdebatan pada kedudukan STR yang diterbitkan oleh KKI identik dan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan surat pengangkatan oleh lembaga Negara tentu tidak sama dengan surat pengangkatan, karena di dalam Pasal 6 UU No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran disebutkan bahwa KKI mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis. Sedangkan penetapan di mana si dokter berpraktik selanjutnya menjadi kewenangan dari organisasi profesi (IDI) dan Dinas Kesehatan setempat (Pasal 36-38 UUPK).
Â
JIka kembali ke UU ASN, pada Pasal 22 disebutkan bahwa PNS berhak memperoleh :
a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
b. cuti;
c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
d. perlindungan;
e. pengembangan kompetensi.
Â
Untuk butir a di atas jelas bahwa dokter swasta tidak mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas dari pemerintah. Perdebatan muncul jika dokter swasta menjadi provider dari BPJS Kesehatan, kemudian mendapat dana jasa medik sebagai bagian dari dana BPJS KEsehatan yang diterima oleh dokter tersebut secara langsung atau diterima melalui fasilitasnya.
Â
