Ya, PPKM secara prinsip akan membatasi mobilitas penduduk di malam hari dengan menutup tempat usaha di malam hari. Ya, PPKM secara prinsip akan membatasi mobilitas penduduk dengan menambah porsi karyawan yang harus WFH menjadi 75%. Ya, PPKM secara prinsip akan membatasi mobilitas penduduk ke tempat ibadah dengan membatasi kapasitasnya.
Tidak, PPKM tidak membatasi mobilitas penduduk dengan memberlakukan aturan dine in restoran maksimal 25% kapasitas. Kenapa? ya karena mereka yang pergi ke restoran itu sudah pergi ke restoran. Mereka mendapati restorannya patuh aturan dan tidak membolehkan mereka dine in karena kapasitas 25% telah tercapai. Namun, adakah kesempatan mereka akan mengantre dan menunggu gilirannya? Ya, sangat mungkin. Kalau mereka tidak jadi makan kemudian mereka memilih restoran lainnya yang kebetulan tidak menaati aturan 25% maksimal kapasitas, atau restoran yang sedang sepi maka mereka akan makan di situ. Adakah bentuk pembatasan mobilitas? tidak sama sekali.
Lalu, kita bisa mempertanyakan kepatuhan aturan tadi. Apakah semua tempat usaha non-esensial tutup di malam hari? Apakah semua kantor menerapkan 75% WFH? Apakah pengunjung tempat ibadah dibatasi di level 50%?
Di sinilah letak masalah efektivitas. Jika aturan yang ada tidak dipatuhi semuanya ya tidak akan efektif PPKMnya.
Kemudian, apakah mobilitas antar-wilayah dibatasi? Orang bisa dengan bebas bepergian dari 1 daerah ke daerah lainnya. Misal dari daerah yang prevalensi penularannya tinggi ke daerah yang prevalensi penularannya lebih rendah. Apakah mereka semua tidak sedang terpapar COVID-19 saat bepergian? tidak ada jaminan. Apalagi melalui jalur darat seperti mobil pribadi, bis, dll. Mereka tidak perlu melakukan tes COVID-19 untuk bepergian. Bisa saja mereka membawa virusnya ke daerah yang penularannya rendah. Lalu menimbulkan kluster-kluster penularan baru di daerah tujuannya.Â
PPKM Tidak Dibarengi Usaha Testing, Tracing, dan Isolasi yang Kuat
PPKM belum terbukti dapat menurunkan mobilitas penduduk sampai pada taraf yang dibutuhkan. Lalu poin apa lagi yang pemerintah lewati dalam pemberlakuan PPKM ini? Ya, pasti 3T (testing, tracing, treatment + isolasi pasien).Â
Dapat dilihat bahwa performa testing Indonesia masih berkutat di level 0.1-0.15 tes harian/1000 penduduk. Levelnya pun cenderung fluktuatif di level yang sama sejak Bulan November lalu. Hal ini menunjukkan ketidakseriusan Pemerintah Indonesia dalam menggencarkan testing. Dari awal pandemi, Kawalcovid19 telah meminta pemerintah untuk memperkuat upaya testing di Indonesia. Namun hasilnya ya seperti yang kita ketahui. Tidak ada perubahan signifikan menjelang 1 tahun pandemi COVID-19 di Indonesia.Â
Di berbagai negara yang sukses mengendalikan penyebaran COVID-19 seperti Australia, Selandia Baru, Tiongkok, Korea Selatan, dll. Pemberlakuan pembatasan interaksi masyarakat dengan pembatasan mobilitas ataupun lockdown, dilakukan berbarengan dengan peningkatan usaha testing dan tracing. Mereka melakukan pembatasan mobilitas untuk mempermudah usaha testing dan tracing melacak penyebaran COVID-19 di masyarakat. Namun, Pemerintah Indonesia lagi-lagi kelupaan poin penting dalam pelaksanaan pembatasan interaksi dan mobilitas masyarakat lewat PPKM ini.
Bisa jadi, pemberlakuan PPKM akan memakan waktu berbulan-bulan agar penurunan kasus harian dan angka kasus aktif bisa turun secara signifikan. Bahkan bisa jadi pemberlakuan PPKM ini tidak efektif menurunkan penyebaran COVID-19 di masyarakat dan akan percuma begitu saja. Kalau PPKM berlarut-larut siapa yang rugi? Ya semua lapisan masyarakat, pemerintah tidak terkecuali. Apa guna PPKM jika poin-poin tadi terlewat.
Terima kasih...
