Film Tanah Seberang mengisahkan seorang petani bernama Sukromo dan keluarganya berasal dari Jawa yang telah sukses hidup di tanah seberang (Lampung, Sumatera) setelah ikut serta dalam program kolonial Belanda. Awal mula saat Sukrono dan keluarganya di Lampung, dan telah mampu memenuhi kebutuhan primernya melalui hasil panen, kemudian Sukromo membuka lahan yang baru di hutan dan mulai membuat sawah dan bangunan rumahnya sendiri. Bahkan dalam perjalan hidupnya di Lampung, Sukromo telah menjabat kepala desa di Lampung (Sen, 2009, h. 7).
Perjalanan pengembangan film setelahnya, ANIF yang merupakan sebuah perusahaan film dari Belanda ini mempunyai peranan yang cukup besar bagi sejarah produksi film di Indonesia sebab mempunyai 3 alasan yang kuat. Pertama, ANIF berhasil memproduksi film musikal romantik yang laku keras pada masyarakat Indonesia saat itu, sebab film tersebut merupakan film pertama yang pemerannya secara keseluruhan merupakan orang pribumi dan premis ceritanya berangkat dari skenario yang dibuat asli oleh orang Indonesia. Kedua, perusahaan film tersebut yang pertama kali melakukan produksi film propaganda pemerintah (Belanda-pen). Ketiga, ANIF telah berevolusi menjadi Perusahaan Film Negara (PFN) yang merupakan sebuah unit milik pemerintah Indonesia secara independen pada tahun 1950 (Sen, 2009, h. 26)
2. Era Penjajahan Jepang
Pada masa kolonial Jepang, film secara nyata telah digunakan sebagai sarana propaganda, sesuai dengan pernyataan yang telah diucapkan oleh Irawanto (2004, h. 9): “Pemanfaatan film sepenuhnya sebagai alat propaganda terjadi pada masa pendudukan Jepang melalui penutupan perusahaan film swasta dan pemusatan produksi di tangan pemerintah pendudukan Jepang”. Biran (2009) memberikan catatan bahwa Jepang telah sadar akan pentingnya untuk menjadikan film sebagai alat propaganda, hal ini tampak pada saat pendudukan Jepang telah berjalan selama enam bulan dibentuklah Sendenbu (Badan Propaganda dan Penerangan) oleh Gunseikanbu (Pemerintahan Militer Jepang). Kemudian Sendenbu mendirikan Keimin Bunka Shidosho (Pusat Pendidikan Populer dan Pengembangan Kebudayaan) pada bulan April 1943 yang memiliki peranan untuk melakukan pengembangan kebudayaan Indonesia dengan cara memperkenalkan kebudayaan Jepang dan menjadi sarana pelatihan dan pendidikan banyak seniman di Indonesia (Kurasawa, 1997).
Jepang tidak memiliki fokus dalam segi komersial melalui film yang mereka produksi, tujuan utamanya adalah untuk melakukan propaganda dan penerangan. Mereka lebih menekankan pada film non-cerita yang memiliki maksud untuk memberikan gambaran bahwa militer Jepang bukanlah aggressor (penyerang), namun justru pembebas bangsa Asia dari praktek perbudakan yang dilakukan oleh bangsa Barat (Ardan, 1992, h. 34). Film propaganda Jepang kerap kali ingin memberikan sebuah pemahaman bahwa tentara Jepang amat tangguh dan kuat di dalam berbagai arena pertempuran, tujuannya adalah memberikan kesan kepada masyarakat Indonesia, bahwa Jepang bersungguh-sungguh di dalam memperjuangkan Asia Timur Raya dengan menempuh cara apapun dan memusnahkan apa yang menjadi penghalang dalam mencapai tujuannya (Hastuti, 1997, 37-38).
3. Era Orde Lama
Pada masa orde lama, film merupakan tontonan yang tepat dalam menyampaikan sebuah makna pesan. Hal tersebut pernah disampaikan oleh Gotot Prakosa bahwa melalui film kerap digunakan untuk suatu orientasi bagaimana memanfaatkan politik dan kedudukan yang ada (Prakosa, 2004: 49). Selain itu Budi Irwanto berpendapat bahwa sebagai bagian cara pengelabuan massa, film propaganda bekerja lewat representasi yang bersifat monolitik dan sepihak. Pada tahun 1950-1960-an terdapat film propaganda yang menggambarkan tentang images of soekarno. Film tersebut menggambarkan tentang sebuah representasi Soekarno sebagai Bapak Rakyat. Pada tanggal 19 Desember 1963 tepatnya di Yogyakarta, pidato tentang pembebasan irian barat dari kekuasaan Belanda tersebut disuarakan dengan lantang. Sebab pembebasan tersebut merupakan bukan karena kepentingan pribadi, melainkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, menurutnya dalam pidato tersebut hanya sekedar menyuarakan suara hati rakyat agar irian dibebaskan dari kolonial Belanda (Irawanto, 2004: 9-10).
4. Era Orde Baru
Pada Era orde Baru masih memiliki misi yang sama, yaitu melakukan berbagai propaganda politik melalui media film. Salah satu propaganda politik melalui media film yaitu film G30S/PKI, film tersebut setiap tahun ditayangkan di stasiun TVRI. Kemudian film G30S/PKI mengandung makna propaganda politik, yaitu agar bangsa Indonesia untuk selalu menjaga dan waspada terhadap PKI. Dalam hal ini, Soeharto digambarkan satu-satunya pahlawan dalam menumpas pemberontakan itu (Nurudin, 2001: 37).
Selain itu, landasan kebijakan film G30S/PKI ini menimbulkan keuntungan finansial dan propaganda. Pada tahun 1980, Badan Sensor Film (BSF) mulai menyusun pedoman-pedoman serta Kode Etik Produksi Film Nasional pada tahun 1981. Dalam hal ini bertujuan untuk menginstruksikan bahwa sebuah film tidak boleh beredar jika berpotensi merusak kerukunan agama di Indonesia, membahayakan pembangunan kesadaran nasional, dan mengeksploitasi sentimen kesukuan, agama, keturunan atau memancing ketegangan.
5. Era Reformasi-Sekarang
