Sebelum ditulisnya ‘Surat untuk Indonesia’, buletin dakwah Al-Islam terbitan HTI DPD I Sultra telah menerbitkan tulisan-tulisan berkaitan, masing-masing berjudul : Pejabat ‘Saling Sandera’ Rakyat Makin Sengsara (Al-Islam edisi 30 Januari 2015), PT Freeport Dimanjakan, Rakyat Dirugikan (Al-Islam edisi 6 Pebruari 2015), Kebijakan Kapitalistik Penyebab Utama Harga-harga Naik (Al-Islam edisi 13 Maret 2015), dan sejumlah tulisan lainnya.
Dalam beberapa tulisan di Al Islam, tak sungkan materinya melancarkan kritik keras terhadap pemerintah Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Jokowi. Bahkan dapat dikatakan secara terang-terangan ‘menantang’ kebijakan pemerintahan Jokowi – JK. ‘’Pemerintahan Jokowi mengklaim akan mewujudkan Tri Sakti. Butir keduanya mandiri atau berdaulat secara ekonomi. Namun faktanya, di hadapan PT Freeport saja pemerintah tak berdaya. Alhasil, kemandirian atau kedaulatan ekonomi hanyalah omong kosong……Syariah Islam sudah memberikan aturan dan panduan yang jelas dalam pengelolaan SDA. Lebih dari itu, dengan menegakkan syariah Islam secara menyeluruh, keberkahan akan benar-benar melimpahi negeri dan penduduknya dari segala arah’’(Al Islami, hal 2, edisi 6 Pebruari 2015).
Tajamnya tulisan kritik pihak HTI DPD I Sultra khususnya yang terbaca melalui buletin dakwah Al-Islam, saya menjadi paham setelah membaca postingan Agus Trisa di Kompasiana, 11 April 2015 berjudul Kritik-kritik Hizbut Tahrir. Dalam penjelasannya, ternyata Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik yang memperjuangkan kembalinya kehidupan Islam di bawah naungan khilafah Islam. Melancarkan kritik kebijakan dan perilaku politik para pemimpin politik, bukan pada individu-individunya. Dengan pemahaman perubahan masyarakat hanya akan terjadi dengan terjadinya perubahan pemikiran, perasaan, dan sistem yang dianut oleh suatu masyarakat.
Hari Ahad, 17 April 2015 HTI DPD I Sultra akan mengadakan Rapat dan Pawai Akbar bertajuk ‘Bersama Umat Tegakkan Khilafah’ di lapangan Eks MTQ kota Kendari, bersama Ustadz HM Harry Moekti.
Saya belum punya referensi lengkap tentang partai politik terkini di Indonesia, termasuk belum tahu persis apakah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah resmi termasuk salah satu Parpol berbasis Islam di negeri ini. Pastinya, secara konstitusional hingga saat ini landasan falsafah negara Indonesia adalah Pancasila. Titik!
