Masih mengganggu tidur lelap saya, yaitu pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pada tanggal 6 Desember 2017 lalu yang juga mengganggu dunia internasional, khususnya (lagi-lagi) dunia Islam. Dalam pidatonya di gedung putih yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, alih-alih sebuah pengakuan demi mencapai perdamaian, kebijakannya justru menuai kontroversi. Terang saja, berbagai elemen di seluruh dunia baik organisasi atau kelompok masyarakat baik tingkat daerah sampai taraf internasional, baik kelompok yang eksis di masyarakat hingga kelompok bawah tanah mengecam kebijakan Trump. Kebijakannya dinilai mempertajam tindak-tanduk Israel dalam penjajahannya terhadap Palestina. Panjangnya perseteruan antara Palestina dengan Israel dianggap masing-masing negara sebagai sebuah perjuangan. Perjuangan pendirian negara bangsa Yahudi bagi Israel, sekaligus bagi Palestina adalah perjuangan mempertahankan tanah air dan kedaulatan melawan penjajah. Tulisan ini mencoba memberi pemaparan sederhana dari fakta sejarah dan konstelasi politik di Palestina, baru kemudian menjajakan ide-ide reflektif antara perjuangan meraih kedaulatan dan perjuangan keagamaan dalam konteks Keindonesiaan.
Sekejap Menoleh Sejarah
Kerinduan demi kerinduan sekelompok Yahudi untuk mendiami sebidang tanah bagi bangsanya agar hidup berkoloni akhirnya mendorong pendirian sebuah organisasi, Asosiasi Kolonisasi Yahudi (JCA) yang didirikan pada tahun 1891 di London, Inggris. Visinya jelas, sebagai wadah berkumpul kembali Bangsa Yahudi yang tersebar seantero Eropa sekaligus mewujudnyatakan sebuah konsep negara bangsa Yahudi yang kelak disebut Israel. Dilain tempat, Bangsa Palestina kala itu sedang dibawah kuasa Kesultanan Utsmaniyah (kelak Turki). Hidup berdampingan dalam komposisi etnis-agama mayoritas yaitu Arab-Muslim, Yahudi, Arab-Kristen dan berbagai variannya termasuk Kurdi sebagai minoritas. Hingga pada tahun 1896, Theodor Herzl bersama JCA menyerukan pendirian sebuah negara Yahudi di tanah yang mereka anggap sebagai The Promised Land.
"... yakin bahwa masuknya Yahudi Zionis di Palestina adalah terencana mekanismenya, tidak serta merta alamiah seperti migrasi ikan laut antar benua."
Ekspansi gelombang pertama pada tahun 1904-1914 masuklah 40.000 orang Yahudi dari seluruh penjuru Eropa dan bermukim di tepian laut tengah sebelah barat Palestina, sehingga populasi Yahudi meningkat menjadi 6% dari total penduduk. Temuan berikutnya dalam sensus penduduk pada tahun 1921 yang dilakukan oleh Inggris, tercatat populasi di Palestina terdiri dari 78% Arab-Muslim, 11% Yahudi, dan 9,6% Arab-Kristen. Disusul kekalahan Jerman dan terpojoknya Kesultanan Utsmaniyah dalam Perang Dunia I melawan Sekutu yang kemudian melahirkan Perjanjian Sykes-Picot, yaitu sebuah perjanjian rahasia yang membagi-bagi wilayah kendali dan pengaruh Inggris dan Prancis di bekas kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah. Dalam perjanjian ini, Inggris yang kebagian pengaruh dan kendali atas Palestina. Kemudian migrasi besar-besaran terus terjadi, hingga menjelang negara Israel diproklamirkan, populasi etnis Yahudi mencapai 31%. Nyaris sepertiga populasi penduduk Palestina adalah Yahudi Zionis yang kebanyakan bermukim di tepian laut tengah. Hingga akhirnya pada tahun 1948, berdirilah negara bangsa Yahudi yaitu Israel, diikuti dengan pengusiran bangsa Palestina oleh tentara Israel. Dari paparan singkat diatas, yakin bahwa masuknya Yahudi Zionis di Palestina adalah terencana mekanismenya, tidak serta merta alamiah seperti migrasi ikan laut antar benua.
Sejak saat itu juga perjuangan nyata rakyat Palestina untuk mendirikan negara bangsa yang berdaulat dimulai. Sebab, mendirikan ruang hidup baru (Israel) diatas keringat dan darah sebuah komunitas bagai mencabut beringin hingga ke akarnya. Jelas sengit perlawanannya. Rakyat Palestina yang adalah pemilik tanah harus ‘mengungsi diatas tanahnya sendiri’. Jangan berharap mereka rela, apalagi ikhlas! Perang demi perang antara militer Israel dengan rakyat Palestina yang bermukim diatas ‘potongan jatah’ Israel terus berlangsung hingga detik ini.
Usaha-usaha Meraih Kedaulatan
Melalui jalur diplomasi, otoritas nasional Palestina berupaya terus agar diakui menjadi sebuah negara. Setidaknya agar dalam berhadapan dengan Israel, Palestina punya kedudukan yang sama. Secara de facto syarat berdirinya negara Palestina telah terpenuhi yaitu kepemilikan wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Namun secara de jure? Masih banyak negara yang belum mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat. Terutama Amerika Serikat yang memiliki hak veto di PBB. Atas desakan banyak negara untuk kemerdekaan Palestina, PBB pernah menerbitkan Resolusi PBB 181, yang isinya kurang lebih membagi wilayah Palestina menjadi 2 untuk Arab dan Yahudi. Dengan persentase kasar kira-kira 55% untuk Yahudi dan 45% untuk Arab. Konyol memang. Teringat istilah devide et impera yang kurang lebih berarti: Buatlah sekat-sekat yang jelas dengan fragmentasi etnis dan agama sehingga terisolasi satu sama lain dan takut bersentuhan, kemudian berkuasalah.
Strategi dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina melahirkan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mendorong munculnya ke permukaan dua fraksi besar di dalamnya untuk penentuan nasib rakyat Palestina kelak. Kedua fraksi berikut memiliki warna militansinya masing-masing. Yang pertama yang menamai diri sebagai Harakat at-Tahrir al Wathani al-Filastini atau Kelompok Fatah. Kelompok ini adalah sekumpulan pelajar Palestina yang menempuh pendidikan di Kairo, Mesir kemudian kembali ke tanah Palestina dengan segudang konsep negara bagi Palestina. Masih terkenang, Yasser Arafat seorang militan gigih yang akhirnya memimpin Kelompok Fatah sekaligus PLO. Arafat pernah memperoleh Nobel Perdamaian tahun 1994 atas visi perdamaian Palestina dan Israel serta negara-negara Timur Tengah bersama dengan Simon Perez dan Yitzhak Rabin (PM Israel kala itu). Arafat dalam misi perdamaiannya yang melalui Perjanjian Oslo tahun 1993 menandatangani perjanjian di ibu kota Amerika Serikat disaksikan Bill Clinton. Secara eksplisit, Arafat mengakui kemerdekaan Israel dan mengecam intifadha (gerakan perlawanan) sebagai bentuk gerakan terorisme. Hal inilah yang membedakan Kelompok Fatah pimpinan Arafat dengan fraksi besar lainnya dalam PLO yaitu Kelompok Hamas.
Hamas, kependekan dari Harakat al-Muqawwamatul al-Islamiyyah didirikan oleh Sheikh Ahmed Yassin adalah kelompok yang memperjuangkan Bangsa Palestina dengan konsep mendirikan negara Islam. Kelompok Hamas tidak membuka toleransi atas berdirinya negara Israel di tanah air Palestina. Tahun 2014 lalu, Mousa Abu Marzook Mohammed wakil biro politik Hamas menyatakan bahwa, “Hamas tidak akan mengakui Israel.”. “Dan itu adalah garis merah yang tidak bisa dilewati.”, tambahnya. Hamas memerintah daerah Gaza sejak tahun 2007 setelah memenangkan kursi mayoritas di Parlemen Palestina pada 2006. Kelompok yang disokong oleh Ikhwanul Muslimin ini dianggap sebagai organisasi teroris oleh banyak negara atas serangan-serangan terhadap militer dan penduduk sipil Israel juga bentrokan dengan Kelompok Fatah.
“Hamas tidak akan mengakui Israel.”. “Dan itu adalah garis merah yang tidak bisa dilewati.”
