Transparansi dan Akuntabilitas: Penerapan sistem pemerintahan yang transparan, seperti penggunaan e-government, untuk mengurangi kesempatan terjadinya korupsi. Pengawasan publik melalui media dan organisasi masyarakat sipil juga penting untuk mendorong akuntabilitas.
Kerjasama Internasional: Indonesia juga aktif menjalin kerjasama dengan negara-negara lain dan organisasi internasional dalam upaya pemberantasan korupsi, termasuk dalam hal pertukaran informasi dan teknik penyelidikan.
Penguatan Lembaga Pengawas: Memperkuat peran Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat untuk melakukan audit dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran.Upaya-upaya ini perlu didukung oleh komitmen politik yang kuat dan partisipasi masyarakat untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
