Bagaimana Menyikapi Omnibus Law?
Belakangan ini, publik terbelalak karena Omnibus Law atau "UU Sapu Jagat" itu ramai dibacarakan di berbagai media. Sebagian masyakat ada yang menolak dengan sejumlah alasan. Para pekerja yang tidak setuju terhadap Omnibus Law melakukan unjuk rasa. Di alam demokrasi, tentu pendapat mereka patut dimaklumi dan harus dihormati. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, empati merupakan sesuatu yang sangat bernilai.
Namun pada saat yang sama, kita juga perlu melihat sisi positip dari Omnibus Law yang bersifat lintas sektoral itu. Ada tiga sasaran umum yang dibahas dalam Omnibus Law, yakni RUU Perpajakan, RUU Cipta Kerja, dan Pemberdayaan UMKM. Omnibus Law RUU Cipta Kerja, tampaknya merupakan isu yang paling sensitif.
Manurut Airlangga Hartarto, Omnibus Law “bertujuan untuk menarik investasi agar tercipta lapangan kerja. Cipta kerja itu bukan Undang-undang Ketenagakerjaan. Itu mesti dicatat. Cipta kerja adalah job creation”, demikian jelas Menteri Koordinator Perekonomian itu di laman ini.
Anggaplah ada pasal-pasal yang tidak menguntungkan di mata para pihak dalam RUU Cipta Kerja, maka jalan terbaik adalah dengan melakukan “Dialog Tripartite”, yakni dialog yang dialogis antara Pemerintah, Serikat Pekerja, dan Pelaku Dunia Usaha.
Pemerintah selaku regulator menghendaki ada kebijakan yang jelas, sederhana, dan tidak tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Dalam hal ini, teridentifikasi setidaknya ada 74 Undang-undang yang terdampak Omnibus Law.
Dengan penerapan Omnibus Law, diharapkan birokrasi pengurusan segala macam administrasi dan perizinan dapat lebih disederhanakan, mudah diakses, dan cepat dieksekusi. Intinya adalah perwujudan dari good governance. Perwujudan dari layanan prima.
Konsekwensinya, regulasi yang sebelumnya tumpang tindih akan dihapus atau diubah dan dibuatkan norma baru dalam satu regulasi yang disebut dengan UU Sapu Jagat itu. Inilah makna sisi positip dari kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang diwujudkan dalam Omnibus Law.
Kebijakan debiroktratisasi dapat dimaknai sebagai tindakan atau proses mengurangi tata kerja yang kompleks agar tercapai hasil dengan lebih cepat. Sementara deregulasi dapat dimaknai sebagai tindakan menghilangkan/mengurangi banyak aturan, seperti penyederhanaan prosedur pembuatan paspor, perizinan pendirian usaha, dan lain sebagainya. Hal ini sejalan dengan definisi menurut sumber ini.
Di pihak lain, kelompok para pekerja menghendaki agar pemerintah tidak semata memprioritaskan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan perhatian terhadap keadilan sosial ekonomi para pekerja.
Adalah hal yang rasional, apabila pengusaha ingin mendapatkan untung atas sejumlah modal yang ditanam, sedangkan para pekerja memperoleh upah yang layak untuk kehidupannya dan diperlakukan sebagai layaknya sumber daya manusia. Ini adalah sikap yang fair.
