Idul Adha 2015 dan Manajemen Pembagian Daging Qurban

Memotong hewan qurban di RPH selain membutuhkan “biaya transaksi” yang lebih mahal, juga membutuhkan waktu yang lebih lama, karena waktu pemotongannya bersamaan. Ke depan, perlu dipikirkan bagaimana kalau distribusinya tidak dirupakan dalam bentuk daging segar, namun dalam bentuk daging yang telah diawetkan.

Sungguh pun begitu, makan-makan bersama para warga di sekitar lokasi masjid, halaman sekolah, atau halaman rumah penduduk dengan daging qurban, hemat saya tidak perlu diusik. Karena perayaan Idul Adha akan terasa hambar, manakala tidak ada keterlibatan warga seperti yang telah berjalan selama ini.

Untuk itulah, perlu dipikirkan bagaimana manajamen qurban yang efektif dan efisien serta dapat diterima warga. Misalnya bagaimana sejak penyediaan hewan, penyembelihan, pengolahan dan penyimpanan, serta distribusi daging qurban dapat dikelola dengan baik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang saat ini relatif mudah didapatkan.

Lalu posisi pemerintah daerah/kota di mana? Pemkot berperan sebagai regulator dalam melindungi masyarakat, memastikan bahwa setiap sapi yang akan disembelih untuk qurban itu adalah sapi sehat dan layak dikonsumsi. Dalam hal ini, pemerintah daerah yang memiliki dokter hewanlah yang akan mendatangi tempat-tempat penyembelihan hewan qurban, atas permintaan warga.

Warga wajib melaporkan seluruh hewan yang hendak diqurbankan kepada pemerintah daerah setempat melalui RT/RW untuk diteruskan ke pihak-pihak terkait. Jika sepakat dengan jalan pikiran ini, maka harus ada etika bersama yang dibuat antara warga dan Pemerintah daerah. Jika tidak, maka kecil kemungkinan Instruksi Gubernur tentang kewajiban warga menyembelih hewan qurban di RPH dapat berjalan secara efektif.

Masalah kedua, pembagian daging qurban. Pola pembagian dengan kupon awalnya dipandang efektif, panitia tidak perlu repot-repot mengantarkan daging ke setiap rumah warga. Namun sayangnya, banyak kejadian yang memakan korban, akibat para pemegang kupon berkerumun pad satu lokasi, sehingga rawan terjadi kericuhan, seperti saling dorong, jatuh lemas di tengah kerumunan, bahkan hingga korban meninggal.

Mengantisipasi hal itu, kemudian daging qurban hendak dibagikan secara langsung kepada masyarakat. Berarati kembali ke pola lama. Masalah distribusi ini menjadi semakin dilematis, karena tidak ada data penerima sasaran daging qurban yang akurat.

Bayangkan, jika setiap masjid menyembelih 5 ekor sapi dan 10 ekor kambing misalnya, dan antar panitia penerima hewan qurban di sebuah masjid dengan masjid di daerah lainnya tidak saling mengetahui, maka terjadilah overlapping. Sangat boleh jadi, ada satu daerah yang kelebihan stok daging, sementara daerah lain kekurangan daging.  Solusinya, perlu ada pusat informasi penerimaan hewan qurban dan peta penerima qurban di setiap daerah/kota. Dalam hal ini, pemerintah daerah bisa berperan sebagai fasilitator. Data-data kemiskian desa/kota dapat disinergikan dengan data-data sasaran penerima daging qurban.

Walhasil, tulisan ini hanya sekedar menginisasi perlunya manajemen qurban yang komprehensif sejak dari penyediaan hewan, penyembelihan, dan pembagian daging qurban antar daerah. Kepada pemerintah daerah setempat, para takmir masjid, panitia qurban, RPH, dan organisasi philantropi, serta stakeholder terkait perlu merumuskan bersama bagaimana sebaiknya manajemen qurban yang paling efektif untuk membantu warga, sekaligus untuk memperkuat solidaritas sosial.

Saya berharap, semoga tidak terjadi kericuhan lagi pada saat pembagian daging qurban. Sehingga maksud hati menolong sesama, tidak berubah menjadi kericuhan yang lebih kompleks. Khusus kepada mereka yang sedang merayakannya pada hari ini atau esok lusa, saya ucapkan “Selamat Idul Adha 1436 H/2015 M”. Semoga kita dapat menarik pelajaran dari ajaran berqurban. Bagaimana pandangan Anda? Terima kasih.