Harganas 2015, Keluarga Bermutu, dan Kemakmuran Bangsa

[caption caption="Harganas 2015"][/caption]Ilustrasi/Logo Harganas 2015/tangerangselatankota.go.id

Sekitar tiga bulan yang lalu, saya didatangi oleh petugas dari kelurahan yang juga pengurus Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang melakukan pendataan demografi di wilayah kami. Seingat saya, petugas itu meminta kami mengisi data seputar jumlah keluarga, status pendidikan, keikutsertaan Keluarga Berencana (KB), Posyandu, Air Susu Ibu (ASI), waktu luang, dan semacamnya. Tak terkecuali, ditanyakan pula mengenai kelayakan rumah tinggal (luas bangunan, kondisi atap rumah, lantai, WC, dsb), keterlibatan pada kelompok sosial yang diikuti (RT/RW, PKK, atau organisasi sosial lainnya), jenis pekerjaan dan pendapatan yang diperoleh, serta jaminan kesehatan yang dimiliki. Banyak kolom yang harus diisi, namun kira-kira data itu menggali seputar aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan sehingga dapat diketahui kondisi tingkat kesejahteraan (happiness) setiap keluarga.

Mengapa kesejahteraan (happiness) keluarga itu penting? Karena di dalam keluarga yang sejahtera, kekokohan sebuah struktur sosial besar yang disebut negara-bangsa (nation-state) itu diletakkan. Kemajuan pembangunan ekonomi harus ditopang oleh keluarga bermutu yang sekaligus berperan sebagai perekat antar komponen bangsa yang beragam. Manakala setiap keluarga itu sejahtera lahir dan batin, maka sejahteralah negara-bangsa itu. Negara bangsa bukan sekedar berisi para penduduk yang mendiami gugusan pulau-pulau dengan segala kekayaan sumber daya alamnya, tetapi sebuah nation-state yang ditopang oleh keluarga yang bermutu dan produktif sekaligus berperan sebagai perekat sosial (social glue) bagi bangsanya.

Kita patut bersyukur, karena Indonesia dengan penduduk sekitar 250 juta ini tidak sampai menjadi negara-bangsa gagal, akibat tidak mampu mengelola jumlah penduduk yang besar. Indonesia pernah mendapat apresiasi dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam aspek “Kependudukan” dan “Keluarga Berencana (KB)”, karena negeri berpenduduk besar keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat ini mampu mengendalikan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk yang mengesankan. Gaung keberhasilan itu masih terasa hingga kini di dunia internasional. Misalnya, dalam forum "Global Summit of Parliamentarians ahead of the G8 and G20 Summits," di gedung Parlemen Inggris, London, pada 9-10 Mei 2013 lalu, keberhasilan program KB di Indonesia juga mendapat pengakuan dari anggota parlemen negara-negara kelompok G8 dan G20 (antaranews.com, 12/5/2013).

Tepat kiranya, jika peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXII pada 1 Agustus 2015 oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dipusatkan di Tangerang Selatan dengan mengambil motto “Keluarga Berkarakter, Indonesia Sejahtera”. Dalam konteks ini, Kompasiana bersama BKKBN mengadakan Blog Competition seputar Harganas 2015 dan peran penting keluarga dalam membangun bangsa dengan tema “Membangun Keluarga, Membangun Bangsa sebagai Wujud Revolusi Mental”.

Di sinilah pentingnya pembangunan keluarga kecil yang berkarakter. Tak dapat disangkal, meskipun Singapura memiliki wilayah dan jumlah penduduk yang kecil, tetapi negaranya sejahtera dan makmur. Mengapa? Karena negeri berlogo “singa laut” itu memiliki modal penduduk atau sumber daya manusia (SDM) yang bermutu. Mari kita perhatikan, Indek Pembangunan Manusia (IPM) Singapura berada di urutan ke-9, jauh lebih tinggi dari Indonesia yang hanya berada di urutan ke-108 dari 287 negara menurut Laporan UNDP 2014. IPM Indonesia juga masih jauh berada di bawah Brunei (30), Malaysia (62), dan Thailand (89), jika diukur dari kriteria “hidup panjang yang sehat” (kesehatan), “akses terhadap ilmu pengetahuan” (pendidikan), dan “standar kehidupan yang layak” (ekonomi).

Bagi negara yang ditopang oleh SDM yang lebih baik, meskipun tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, negeri Singapura berlambang “Merlion” itu berkembang menjadi negara sejahtera dan makmur. Data statistik menunjukkan, penduduk Singapura berjumlah 5,47 juta jiwa pada Juni 2015. Dari jumlah total itu, sebanyak 3,62 juta terserap dalam pasar tenaga kerja (tumbuh 2,9%) sampai dengan Maret 2015, demikian menurut data yang ditunjukkan Department of Statistic Singapore oleh Ministry of Manpower ketika melaporkan situasi ketenagakerjaan (employment situation), pada kuartal I-2015.

Bagi Singapura yang lebih makmur namun jumlah penduduknya sedikit, negeri itu justeru mendorong warganya untuk memiliki lebih banyak anak, sementara Indonesia mengontrolnya melalui program Keluarga Berencana (KB) dengan slogan “dua anak [berkualitas] cukup”, “Laki-laki atau Perempuan Sama Saja”. Beda masalah pembangunan yang dihadapi, beda solusi yang diambil. Tak pelak, negara-negara berpenduduk besar melakukan kebijakan pengontrolan jumlah kelahiran, seperti China, India, Pakistan, Brazil, dan lain sebagainya.

Apa Alasan Indonesia Mendorong Keluarga Berencana (KB)?

Tepatkah jawaban atas pertanyaan itu, jika ragam masalah kependudukan dan sosial-ekonomi karena dipicu oleh ledakan penduduk bumi, sementara buminya tetap? Dengan kata lain, masa depan umat manusia akan kacau karena jumlah penduduk bumi berkembang pesat sementara buminya tidak bertambah. Secara faktual, sesungguhnya prediksi itu belum terbukti, apalagi manusia mampu menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya lebih sependapat jika alasannya dikaitkan dengan mutu manusianya, bukan jumlah manusianya.

Prediksi yang bernada pesimistis itu, jika ditelusuri ke belakang merujuk pada teori Robert Malthus (1776-1834) dalam karyanya “Essay on the Principles of Population as it effect the Future Improvement of Society” (1978). Menurut Malthus pada intinya manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ia pesimis terhadap masa depan manusia, karena Malthus melihat kenyataan bahwa tanah sebagai salah satu faktor produksi utama jumlahnya tetap, sementara jumlah manusia meningkat jauh lebih cepat. Manusia berkembang sesuai dengan deret ukur (geometric progression = 2,4,8,16,32 dst), sedangkan pertumbuhan produksi makanan hanya meningkat sesuai dengan deret hitung (arithmetic progression = 2,4,6,8, dst). Karena itu Malthus meramalkan bahwa suatu saat akan terjadi bencana yang akan menimpa umat manusia. Berbagai masalah akan muncul dipicu oleh tekanan penduduk tersebut, sehingga kelangsungan standar hidup manusia terancam. Uniknya, masih menurut Malthus, orang sering menyalahkan keadaan dan lingkungan, tidak mau menyalahkan dirinya sendiri (Deliarnov, 2003: 48-49). Maksudnya, bahwa penyebab ragam masalah itu bukan karena faktor di luar manusia, tetapi disebabkan oleh faktor manusianya itu sendiri, yaitu ledakan penduduk.

Saya percaya, alasan program KB yang digunakan oleh BKKBN bukan karena alasan pesimistis seperti pandangan Malthus, tetapi alasan pentingnya mendorong “generasi emas” menyongsong masa depan lebih baik. Saya temukan sebuah artikel berjudul “Pasangan Pengantin Baru Pengaruhi Laju Pertumbuhan Penduduk” yang dimuat di laman resmi BKKBN (16/2/2014). Menurut sumber itu, setiap tahun di Indonesia terdapat sekitar 2,5 juta calon pasangan pengantin baru yang berpengaruh besar terhadap laju pertumbuhan penduduk, di sinilah program KB masuk, demikian kata Kepala BKKBN Pak Fasli Jalal waktu itu. Peran program KB inilah sebagai bentuk upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.

Menurutnya, pemahaman program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga ini, harus dikenalkan kepada remaja dan calon pasangan pengantin baru. Lalu muncullah program GenRe (Generasi Berencana) dengan sasaran sekitar 3 juta remaja di 9.500 sekolah dan 6 juta mahasiswa 3.400 perguruan tinggi. Logika yang diajukan, tanpa program pengendalian penduduk yang tepat, penduduk Indonesia selama 25 tahun mendatang diproyeksikan terus meningkat, yaitu dari 238,5 juta pada tahun 2010 menjadi 305,6 juta pada tahun 2035, prediksi itu mengacu pada Buku Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010-2035 oleh BPS (2013).

Itu sekedar contoh, bagaimana logika dan program yang diajukan oleh BKKBN dalam menyuarakan pentingnya KB. Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, kita patut bersyukur karena saat ini bangsa kita mendapatkan “bonus demografi”. Artinya, Indonesia memiliki tenaga kerja usia produktif yang sangat melimpah. Setiap negara di dunia tentu menginginkan posisinya seperti ini, yaitu penduduknya yang sudah tamat sekolah (usia produktif) jauh lebih banyak dari pada penduduk yang berusia anak-anak dan usia lanjut. Namun harus disadari, jika kelompok usia produktif itu tidak mendapatkan perhatian, maka bonus demografi itu hanya akan lewat begitu saja, padahal itu tak akan diperoleh kecuali setelah melewati berpuluh-puluh tahun lamanya dengan perencanaan kependudukan yang tepat. Di sinilah pentingnya BKKBN mengucurkan serangkaian program yang lebih fokus pada penduduk usia produktif, agar kelompok usia ini mampu menopang pembangunan Indonesia secara produktif pula. Misalnya edukasi program keluarga sakinah yang dipadu dengan program ekonomi kreatif.

Dilihat dari kriteria kependudukan (modal manusia), maka menjadi jelas ada hubungan antara kemakmuran suatu bangsa dengan kualitas penduduknya. Artinya, semakin tinggi kualitas SDM suatu negara, maka negara itu berpotensi semakin cepat maju dan makmur. Jepang misalnya, SDM nya terkenal sebagai pekerja keras, disiplin, menghargai budaya lokal, spirit nasionalismenya tinggi, dan sangat setia terhadap Sang Kaisar atau perusahaan yang mempekerjakannya. China, demikian juga, warganya dikenal memiliki etos kerja tinggi dan jiwa kewirausahaan yang luar biasa. India memiliki banyak tenaga kerja terampil di bidang teknologi Informasi dan terampil berbahasa Inggris, sehingga pemilik Microsoft pun menjadikan India sebagai salah satu mitra usaha strategisnya. Walhasil, Jepang, China, dan India dewasa ini menjelma menjadi kekuatan ekonomi baru yang diperhitungkan dunia, meskipun saat ini ada sedikit pelambatan pertumbuhan ekonomi global.

Hemat saya, orientasi program KB oleh BKKBN harus diubah (dikembangkan) ke program yang lebih produktif, bukan sekedar mengawal jargon bahwa keluarga itu harus memiliki perencanaan keluarga (KB), apalagi yang dimaksud hanya menekankan pada perencanaan pengendalian jumlah anak yang tidak disertai dengan program mendapatkan jalan yang jelas bagaimana rumah tangga dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarganya.

Bukankah setiap keluarga saat ini sudah relatif cerdas. Tentu mereka tidak akan memilih jalan yang membuat keluarganya tidak sejahtera. Setiap keluarga butuh kesejahteraan (happiness). Masalah yang dihadapi keluarga Indonesia adalah bagaimana mereka mendapatkan jalan menuju kesejahteraan itu. Kesulitan mengakses pekerjaan yang layak, pendidikan yang bermutu, dan jaminan kesehatan (termasuk jaminan hari tua) adalah problem mendasar mereka. Tidak cukup dikampanyekan bahwa setiap keluarga Indonesia harus berkarakter,  hidup rukun, harmonis, menyayangi keluarga dan orang tuanya yang sudah lanjut, dan semacamnya, tanpa ada program riil yang dapat mereka akses. Nah, kemudahan mengakses jalan menuju kesejahteraan itulah yang lebih penting.

Katakanlah jika sebagian besar usia produktif penduduk Indonesia sedang kesulitan memperoleh akses pekerjaan, maka BKKBN bisa membuat program edukasi keluarga sakinah dari perpsektif kewirausahaan. Jadi menggabungkan edukasi pentingnya tidak segera kawin terlalu dini misalnya, dengan edukasi pentingnya berani kreatif berusaha dengan program kewirausahaan dan ekonomi kreatif yang menarik. Atau ketika TKI banyak yang menghadapi masalah perceraian, BKKBN dapat memasukkan programnya kepada kelompok itu, apalagi saat ini pengiriman TKI ke sejumlah negara tertentu sudah distop, maka untuk mengatasinya dibutuhkan banyak pelaku dan banyak cara.

Kita harus mengakui, bahwa BKKBN dalam melakukan tugasnya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk selama ini nyatanya telah berhasil, bahkan mendapat apresiasi yang tinggi dari PBB serta menjadi inspirasi bagi emerging countries lainnya untuk berguru pada Indonesia. Namun kita tidak boleh berhenti di situ. Kinerja BKKBN harus lebih ditingkatkan lagi dalam mengawal Sustainable Development Goals (SDGs) babak berikutnya yang penuh persaingan dan kerjasama. Revolusi mental adalah jargon yang menarik, tetapi jika tidak diberi kaki, maka sulit berjalan.

Itulah sekedar harapan saya sebagai seorang warga, yang kebetulan diminta untuk mengisi data-data kependudukan. Tersirat di dalam harapan itu, bagaimana setiap keluarga dapat hidup lebih bermutu, baik dalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan serta hubungannya di antara ketiga ranah tersebut. Selamat kepada BKKBN, yang pada bulan Agustus 2015 mendatang hendak memperingati Harganas yang ke-22. Saya berharap, BKKBN dapat berperan lebih dari sekedar edukator dalam mengontrol jumlah keluarga. Lebih dari itu, BKKBN dapat menunjukkan jalan bagi setiap keluarga untuk menjadi “keluarga bermutu” mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih sejahtera dan makmur.

Malang, 12 Juli 2015