Mohon tunggu...
M Zulham T Maradjabesi
M Zulham T Maradjabesi Mohon Tunggu... Lainnya - Kepala Sub Bagian Umum KPPN Tahuna

Seorang ASN yang senantiasa mengasah keterampilan dan mengembangkan diri. Dalam perjalanan eksplorasi saya, menulis telah menjadi sarana kreatif yang memungkinkan saya untuk mengekspresikan ide-ide dan wawasan yang terpendam.

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Pilihan

Behavioural Economics: Ketika Psikologi Menentukan Kebijakan Fiskal Daerah

29 Agustus 2023   10:53 Diperbarui: 29 Agustus 2023   10:56 331
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
funeasypopular.com/5-things-you-should-know-about-behavioral-economics/

Dalam mengelola sumber daya keuangan daerah, pemerintah daerah berhadapan dengan berbagai tantangan, salah satunya adalah bagaimana meningkatkan efisiensi penggunaan dana dan memastikan kepatuhan warga dalam memenuhi kewajiban pajak. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pemahaman terhadap ekonomi tidak lagi hanya terbatas pada analisa numerik dan statistik tetapi juga pada bagaimana faktor-faktor psikologis mempengaruhi keputusan ekonomi.

Behavioral economics, atau ekonomi perilaku, mengkaji bagaimana faktor psikologis, sosial, kognitif, dan emosional mempengaruhi keputusan individu dalam berinteraksi dalam perekonomian. Berbeda dengan pendekatan ekonomi tradisional yang cenderung melihat individu sebagai aktor rasional yang selalu memaksimalkan keuntungan, ekonomi perilaku mengakui bahwa dalam banyak situasi, perilaku individu dapat menyimpang dari prediksi model ekonomi rasional.

Dalam konteks fiskal regional pemerintah daerah, pendekatan behavioral economics sangat relevan. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyediakan berbagai layanan publik yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga. Namun, untuk menyediakan layanan tersebut, pemerintah daerah membutuhkan pendanaan yang sebagian besar berasal dari pajak. Kepatuhan warga dalam membayar pajak sangat mempengaruhi kualitas layanan tersebut. Namun, kepatuhan warga tidak hanya dipengaruhi oleh sanksi hukum atau insentif finansial semata, tetapi juga oleh sejumlah faktor perilaku.

Dengan memahami bagaimana perilaku warga mempengaruhi keputusan fiskal dan sebaliknya, bagaimana kebijakan fiskal dapat mempengaruhi perilaku warga, pemerintah daerah dapat merancang strategi yang lebih efektif dalam mengelola sumber daya daerah. Ini akan membantu memastikan bahwa pemerintah daerah dapat menyediakan layanan berkualitas bagi warganya sambil memastikan keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Pengaruh Nudges pada Kepatuhan Pajak

Konsep nudges atau dorongan ringan telah menjadi salah satu instrumen utama dalam behavioral economics yang berfokus pada perubahan perilaku tanpa melibatkan kewajiban atau sanksi. Ini merupakan cara untuk membimbing pilihan individu ke arah yang lebih diinginkan oleh pembuat kebijakan tanpa menghilangkan kebebasan individu untuk memilih.

Nudges adalah intervensi desain yang dirancang untuk mendorong perubahan perilaku tanpa menggunakan pelarangan atau insentif material. Ini berfungsi dengan memanipulasi arsitektur pilihan yang dihadapi individu. Sebagai contoh, mengubah urutan makanan di kafetaria untuk mendorong konsumsi makanan yang lebih sehat adalah contoh dari nudges.

Dalam konteks kepatuhan pajak, beberapa teknik nudging telah diterapkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan warga:

  • Informasi Sosial: Menginformasikan warga bahwa mayoritas tetangga atau rekan mereka telah membayar pajak tepat waktu bisa memotivasi mereka untuk melakukan hal yang sama. Ini memanfaatkan keinginan alami manusia untuk berkonformasi dengan norma sosial.
  • Pengingat: Mengirimkan pengingat melalui surat, pesan teks, atau email tentang tenggat waktu pembayaran pajak dapat meningkatkan kepatuhan. Pengingat ini dapat ditingkatkan dengan menyoroti konsekuensi dari tidak membayar pajak atau dengan menunjukkan manfaat dari dana pajak.
  • Simplifikasi Proses: Memudahkan proses pembayaran pajak dengan menyederhanakan formulir dan prosedur dapat dianggap sebagai dorongan. Ini mengurangi hambatan kognitif dan biaya transaksi yang mungkin menghalangi individu dari pembayaran tepat waktu.

Menerapkan konsep nudges dalam sistem pajak memiliki beberapa keuntungan bagi pemerintah daerah:

  • Biaya Rendah: Berbanding dengan insentif finansial atau sanksi, nudges seringkali lebih murah untuk diterapkan namun tetap efektif.
  • Mempertahankan Kebebasan Individu: Nudges tidak membatasi pilihan individu, namun hanya mengarahkannya, sehingga dianggap kurang intrusif dari pendekatan tradisional.
  • Meningkatkan Kepatuhan: Dengan memahami dan memanfaatkan faktor-faktor perilaku, pemerintah daerah dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak tanpa perlu meningkatkan sanksi atau insentif.

Nudges memberikan cara inovatif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan memahami dan memanfaatkan perilaku manusia. Ketika diterapkan dengan tepat, nudges dapat menjadi alat yang kuat dalam arsipel kebijakan fiskal daerah untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun