Konsep zaken kabinet sangat ideal di atas kertas, tetapi implementasinya di Indonesia memerlukan perubahan besar dalam kultur politik. Partai-partai politik, sebagai pilar demokrasi di Indonesia, akan selalu memiliki peran signifikan dalam proses pembentukan kabinet. Jika Prabowo benar-benar ingin mewujudkan zaken kabinet, ia perlu mengembangkan strategi yang seimbang antara melibatkan teknokrat tanpa mengabaikan dukungan politik dari partai-partai besar.
Dalam jangka panjang, zaken kabinet bisa menjadi model yang relevan, tetapi untuk saat ini, sulit dibayangkan bahwa Indonesia dapat sepenuhnya beralih ke model kabinet teknokrat tanpa resistensi besar dari partai politik. Kabinet Prabowo, jika benar-benar menganut prinsip zaken kabinet, harus dapat menavigasi tekanan dari berbagai pihak, baik dari dalam koalisi maupun oposisi.
Meskipun konsep zaken kabinet terdengar ideal, tantangan politik di Indonesia membuatnya sulit untuk diwujudkan sepenuhnya. Posisi partai politik yang kuat, sistem koalisi yang sudah mengakar, serta ketergantungan pada kompromi politik menjadi batu sandungan utama. Prabowo, jika ingin sukses dengan konsep ini, harus mampu menjembatani kepentingan teknokrat dan partai politik sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan. Sebuah kabinet yang diisi oleh ahli memang diharapkan, tetapi apakah Indonesia siap untuk mengesampingkan politik transaksional masih menjadi pertanyaan besar.
Konsep zaken kabinet mungkin merupakan langkah maju dalam demokrasi Indonesia, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa ide ini dapat menjadi kenyataan tanpa mengorbankan stabilitas politik.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H