Pendapatan APBD Kabupaten/Kota Mencemaskan, Solusi Urgen Perlu Dilakukan

Tingkat realisasi pendapatan APBD kabupaten/kota yang baru mencapai 43,21 persen per 21 Juli 2023 telah menjadi sorotan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro. 

Masalah resapan APBD yang rendah tiap tahunnya menjadi perhatian serius yang harus segera ditangani oleh Pemerintah Daerah. Lalu, apa yang menyebabkan capaian pendapatan APBD selalu rendah, dan bagaimana solusi yang dapat diusulkan untuk meningkatkan penggunaan dana APBD secara efektif dan tepat sasaran?

Faktor Penyebab Resapan APBD Rendah

1. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas: Masalah pertama yang sering muncul adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan APBD serta minimnya akuntabilitas dalam penyaluran dan penggunaan anggaran. Hal ini bisa membuat para pemangku kepentingan sulit untuk memantau dan mengevaluasi kinerja penggunaan dana APBD.

2. Rendahnya Kapasitas Sumber Daya Manusia: Keterbatasan kemampuan SDM di Pemerintah Daerah sering menjadi kendala dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola proyek-proyek yang memerlukan dana APBD. Pelatihan dan pengembangan SDM harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas dan kinerja para pegawai di sektor publik.

3. Tata Kelola yang Kurang Efisien: Terkadang, peraturan dan prosedur yang rumit serta birokrasi yang berbelit-belit dapat menghambat efisiensi dalam penyaluran dan penggunaan dana APBD. Simplifikasi prosedur dan penerapan tata kelola yang efisien akan sangat membantu meningkatkan resapan APBD.

4. Rendahnya Kemampuan dalam Merencanakan Proyek Prioritas: Pemilihan proyek prioritas yang tepat sangat penting untuk meningkatkan manfaat APBD. Kurangnya kemampuan dalam merencanakan proyek yang memprioritaskan kebutuhan masyarakat bisa menyebabkan penyerapan dana yang rendah.

Solusi untuk Meningkatkan Penggunaan APBD

1. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah Daerah harus menghadirkan mekanisme yang lebih transparan dalam penyaluran dan penggunaan dana APBD, seperti mempublikasikan informasi tentang rencana anggaran, realisasi, dan laporan keuangan secara terbuka kepada masyarakat.

2. Investasi pada Sumber Daya Manusia: Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan khususnya dalam manajemen keuangan, perencanaan proyek, dan tata kelola yang baik akan membantu Pemerintah Daerah mengelola APBD dengan lebih efisien.

3. Reformasi Tata Kelola: Pemerintah Daerah perlu melakukan evaluasi dan reformasi terhadap peraturan dan prosedur yang terkait dengan pengelolaan APBD agar lebih sederhana dan mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat.

4. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran dapat membantu mengidentifikasi proyek-proyek yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan manfaat APBD bagi kesejahteraan bersama.

Di Provinsi Jawa timur, terdapat potensi besar untuk meningkatkan resapan APBD dengan fokus pada beberapa sektor strategis, seperti:

1. Pengembangan Transportasi Publik: Pengadaan BRT (Bus Rapid Transit) merupakan solusi yang efektif untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan mobilitas masyarakat. 

Dengan investasi dalam infrastruktur transportasi yang terintegrasi, potensi APBD dapat lebih efektif terserap.

2. Pembenahan Infrastruktur: Perbaikan dan perawatan infrastruktur jalan, jembatan, dan saluran air sangat penting untuk meningkatkan konektivitas dan meningkatkan aksesibilitas wilayah, serta mendorong perkembangan ekonomi.

3. Program Penurunan Angka Stunting: Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, APBD dapat difokuskan pada program penurunan angka stunting dengan memprioritaskan gizi dan kesehatan anak-anak.

Sesuai dengan arahan dari Sekretaris Jenderal Kemendagri, terdapat beberapa langkah yang dapat diusulkan kepada para pejabat daerah untuk meningkatkan efektivitas dan resapan APBD:

1. Peningkatan Keterbukaan: Sediakan platform publik untuk mengakses informasi terkait APBD, seperti website resmi yang berisi rencana anggaran, realisasi, dan laporan keuangan secara transparan.

2. Perbaikan Manajemen SDM: Berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai, terutama dalam hal perencanaan, pengelolaan proyek, dan tata kelola yang efisien.

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Ajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan anggaran melalui mekanisme seperti musyawarah desa/kelurahan dan dialog terbuka.

4. Evaluasi dan Reformasi: Tinjau kembali peraturan dan prosedur yang menghambat efisiensi, dan lakukan reformasi sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Melalui langkah-langkah strategis di atas, diharapkan Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan penggunaan APBD secara efektif dan tepat sasaran. 

Dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, kita dapat mewujudkan pertumbuhan dan kesejahteraan yang berkelanjutan untuk negeri ini. 

Mari bersama-sama berkomitmen untuk menghadirkan perubahan positif bagi seluruh rakyat Indonesia.