Mohon tunggu...
M. Hikmal Yazid
M. Hikmal Yazid Mohon Tunggu... Lainnya - Mahasiswa

Mahasiswa

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Pendapatan APBD Kabupaten/Kota Mencemaskan, Solusi Urgen Perlu Dilakukan

28 Juli 2023   07:49 Diperbarui: 28 Juli 2023   07:54 81
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

4. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran dapat membantu mengidentifikasi proyek-proyek yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan manfaat APBD bagi kesejahteraan bersama.

Di Provinsi Jawa timur, terdapat potensi besar untuk meningkatkan resapan APBD dengan fokus pada beberapa sektor strategis, seperti:

1. Pengembangan Transportasi Publik: Pengadaan BRT (Bus Rapid Transit) merupakan solusi yang efektif untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan mobilitas masyarakat. 

Dengan investasi dalam infrastruktur transportasi yang terintegrasi, potensi APBD dapat lebih efektif terserap.

2. Pembenahan Infrastruktur: Perbaikan dan perawatan infrastruktur jalan, jembatan, dan saluran air sangat penting untuk meningkatkan konektivitas dan meningkatkan aksesibilitas wilayah, serta mendorong perkembangan ekonomi.

3. Program Penurunan Angka Stunting: Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, APBD dapat difokuskan pada program penurunan angka stunting dengan memprioritaskan gizi dan kesehatan anak-anak.

Sesuai dengan arahan dari Sekretaris Jenderal Kemendagri, terdapat beberapa langkah yang dapat diusulkan kepada para pejabat daerah untuk meningkatkan efektivitas dan resapan APBD:

1. Peningkatan Keterbukaan: Sediakan platform publik untuk mengakses informasi terkait APBD, seperti website resmi yang berisi rencana anggaran, realisasi, dan laporan keuangan secara transparan.

2. Perbaikan Manajemen SDM: Berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai, terutama dalam hal perencanaan, pengelolaan proyek, dan tata kelola yang efisien.

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Ajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan anggaran melalui mekanisme seperti musyawarah desa/kelurahan dan dialog terbuka.

4. Evaluasi dan Reformasi: Tinjau kembali peraturan dan prosedur yang menghambat efisiensi, dan lakukan reformasi sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun