Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Menurut M. Syamsudin (2019), sila kedua mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan seperti persamaan, keadilan, tenggang rasa, mencintai sesama, setia kawan, kekeluargaan, dan kemanusiaan yang dijunjung tinggi. Negara Republik Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), negara hukum yang adil, kota yang maju dan kota yang bermoral. Hukum kedua ini memiliki sejumlah asas yaitu kesadaran akan nilai-nilai moral dan akhlak yang harus dilandasi oleh nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan sendiri, dengan sesama manusia atau lingkungan.
Dalam sila kedua ini, nilai yang terkandung bahwa sebagai manusia kita mempunyai derajat yang sama sesama manusia di lingkungan masyarakat dan di mata hukum. Pancasila mengandung nilai humanis (Sitorus, 2016). Masyarakat Indonesia akan lebih berdamai apabila selalu menerapkan sila kedua ini dalam kehidupannya, karena sila ini menekankan pada aspek sosial yang memiliki prinsip mencintai sesama manusia dan manusia memiliki derajat yang sama dimanapun, tanpa melihat agamanya, ras, suku, golongan.
Sila Ketiga, Persatuan Indonesia
Sila ketiga mengandung makna bahwa negara tidak akan bisa berkembang dan besar tanpa adanya dukungan dan kesadaran dari seluruh elemen masyarakatnya sehingga dapat terciptanya nilai-nilai persatuan. Profesor Miriam Budiarjo, mengatakan bahwa negara adalah suatu tarekat yang secara sah dapat menjalankan kekuasaannya atas segala kekuasaan daerah dan yang dapat menjelaskan tujuan hidup ini. Oleh karena itu, perbedaan adalah bagian dari keragaman dan menjadi simbol dan pengidentifikasi komposisi komunitas. Perbedaan seharusnya tidak dijadikan sebagai wadah dialog atau konflik antar kelompok, tetapi untuk perbedaan yang dapat diintegrasikan menjadi prinsip solidaritas yang dapat dibangun (Septian, 2020).
Sila ketiga ini mengandung nilai-nilai persatuan. Makna persatuan disini bahwa Indonesia itu tidak bisa terpecahkan. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki banyak pulau, yang artinya jutaan manusia tinggal dan hidup di Indonesia. Apabila persatuan tidak ditekankan dalam kehidupan, maka tidak akan terjadi perdamaian di Negara Indonesia. Dalam hal ini, perlu dikembangkan rasa cinta tanah air, rasa cinta pada bangsa nya dan bhineka tunggal ika.
Sila Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat dalam Permusyawaratan Perwakilan
Pada hakikat manusia sebagai makhluk sosial tentunya membutuhkan hidup berdampingan bersama orang lainnya. Di dalam bersama orang lain tersebut biasanya terjadi kesepakatan, saling menghargai satu sama lain dengan tujuan dan kepentingan bersama. Hal itu pun sejalan dengan makna dari Nilai kerakyatan pada Pancasila. Nilai kerakyatan mengandung makna suatu pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang dilakukan dengan musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Menurut Endang (2022), nilai sila keempat ini memiliki arti bahwa keputusan atau kebijakan yang diambil adalah hasil musyawarah juga keputusan bersama yang selanjutnya dilaksanakan bersama-sama demi keselamatan dan kepentingan bangsa itu sendiri.
Sila keempat ini mengandung makna yang menjelaskan tentang adanya kebersamaan atau kerja sama dalam mengambil suatu keputusan dan cara menanganinya serta adanya kejujuran. Artinya, para pemimpin di Indonesia perlu memiliki kebijaksanaan dalam mengambil keputusan untuk kebaikan masyarakat. Terkandung di dalamnya prinsip asasi Kerakyatan; Musyawarah mufakat; Demokrasi.
Sila Kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Dalam sila kelima ini memiliki makna bahwa semua orang tanpa memandang jabatan, suku, ras, ataupun agama wajib melakukan dan berhak mendapatkan rasa keadilan. Menurut Frans Magnis Suseno, keadilan adalah keadaan dimana orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Setiap orang Indonesia berhak atas setiap hak atas keadilan di semua bidang ekonomi, politik, dan sosial yang tidak didukung oleh satu orang atau lebih (Magnis-Suseno, 2014).
