Dilema Pelaksanaan Dokter Layanan Primer

Dunia kesehatan tentunya merupakan dunia yang cukup dinamis dan selalu berkembang. Untuk itulah, dunia kesehatan selalu dievaluasi dan diperbaiki baik secara sistem pendidikan, pelayanan, atau pun kompetensi dari para tenaga kesehatan yang dibutuhkan. Beberapa  tahun terakhir ini, dunia kesehatan---terutama dunia kedokteran---sedang ramai dengan frasa "Dokter Layanan Primer".  

Pemerintah dan DPR telah menyepakati UU No. 20 Tahun 2013 yang mengatur tentang Pendidikan Dokter di mana dalam undang-undang tersebut program pendidikan Dokter Layanan Primer akan dimasukkan ke dalam salah satu program studi pendidikan dokter.

Dengan didasarkan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat pada tingkat primer dan meningkatkan kualitas kesehatan Indonesia melalui peningkatan kualitas dokter pada fasilitas kesehatan primer, keberadaan program studi Dokter Layanan Primer ini tidak disambut dengan baik oleh berbagai pihak, salah satunya---dan yang paling berpengaruh---adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI). 

Sebelum membahas lebih dalam, sebenarnya apa itu Dokter Layanan Primer dan apa yang membedakannya dengan dokter umum?

Dokter Layanan Primer sendiri merupakan program pendidikan atau prodi yang dianggap setara dengan pendidikan dokter spesialis. Program studi DLP ini merupakan pendidikan yang berpihak kepada masyarakat dan dokter dengan meningkakan kualitas dari dokter itu sendiri. Pendidikan DLP dilakukan dengan terstruktur di suatu perguruan tinggi. Metode pembelajaran prodi DLP dibuat fleksibel agar dokter dapat mengikuti pembelajaran meski berada jauh dari tempat pendidikan.

Meskipun merupakan program pendidikan dokter spesialis, pada lulusan program studi Dokter Layanan Primer ini nantinya akan ditempatkan di fasilitas-sasilitas kesehatan perimer, seperti klinik ataupun puskesmas. Penempatan para dokter layanan primer  ini ditujukan untuk memperkuat usaha promotif dan preventif atau pencegahan penyakit.  Pelayanan promotif dan preventif ini diharapkan dapat mengurangi beban penanganan kuratif di masa yang akan datang.

Salah satu hal yang menjadi pertimbangan diadakannya prodi DLP ini adalah adanya penegasan dari MenKes Nila Moeloek yang berkata bahwa setidaknya 80 persen masalah pada kesehatan masyarakat ditemukan pada tingkat primer. Masalah ini terjadi ketika banyak masyarakat yang mengalami penyakit stadium lanjut dan tidak bisa diatasi oleh fasilitas kesehatan pada tingkat primer. Oleh karena itu, dengan adanya prodi DLP ini diharapkan kesehatan Indonesia dapat diperbaiki dari garis terdepan yaitu dengan menguatkan pelayanan pada fasilitas kesehatan primer.

Prodi Dokter Layanan Primer atau DLP ini, sebagai program studi spesialis maka akan diberikan kepada dokter-dokter umum sehingga mereka akan dapat menerapkan ilmu kedokteran keluarga yang berbasis Ilmu Kesehatan Masyrakat dan juga Ilmu Kedokteran Komunitas.

Perbedaan yang dapat dilihat antara dokter layanan primer dengan dokter umum adalah pendekatannya kepada pasien dalam menangani masalah kesehatan. Dokter umum akan langsung memeriksa pasien dan memberikan obat tertentu. Sementara itu, dokter layanan primer diharapkan akan dapat menelusuri lebih dalam mengenai keluhan pasien. Seorang dokter layanan primer juga akan mengeksplorasi berbagai penyebab dan faktor terjadinya suatu penyakit sehingga pengobatan yang nantinya diberikan akan lebih komprehensif dan efektif.

Lalu, apa yang sebenarnya membuat beberapa pihak menentang program studi DLP?

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memulai argumennya dengan menyatakan bahwa pendidikan dokter yang dijalankan sekarang ini didasarkan atas Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) yang dikeluarkan pada tahun 2012. SKDI inilah yang menjadi acuan kompetensi-kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh dokter-dokter di seluruh Indonesia.

Meskipun Ibu Menteri Kesehatan menukaskan bahwa dokter layanan primer akan dibekali kemampuan lebih sehingga dapat melengkapi kemampuan dokter umum, IDI menegaskan bahwa pada dasarnya kompetensi yang dimiliki oleh dokter layanan primer adalah kompetensi yang terdapat dalam Standar Kompetensi Dokter Indonesia. IDI mengungkapkan bahwa semua kompetensi yang disusun untuk program studi Dokter Layanan Primer sudah diatur dan dicantumkan dalam SKDI sehingga dokter layanan primer dianggap tidak memiliki perbedaan yang jelas dari segi kompetensi.

Lebih lanjut, IDI menambahkan bahwa program studi Dokter Layanan Primer memiliki kemiripan sekitar 80 persen dengan program pendidikan spesialis dokter keluarga. Kemiripan ini akan menyebabkan lulusan dari program studi DLP tidak akan bisa melakukan praktik sebagai Dokter Layanan Primer karena salah satu syarat praktik yaitu Surat Tanda Registrasi (STR) tidak dapat dikeluarkan.

Selain mempermasalahkan kesamaan kompetensi antara DLP dengan dokter umum, IDI juga menganggap bahwa pelaksanaan program studi DLP ini akan memerlukan biaya yang sangat besar sehingga akan terjadi penambahan pengeluuaran pada APBN. Hal ini karena program studi DLP sendiri membutuhkan sekitar 30-50 tahun untuk melakukan simulasinya. Biaya itu pun belum termasuk biaya untuk para lulusan dokter umum baru setiap tahunnya.

Dari sisi pandang ini, IDI bersikeras bahwa pengadaan program studi DLP ini akan memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Sementara itu, hasil yang didapatkan tidak menjanjikan perubahan yang signifikan.

Adanya DLP juga berhubungan erat dengan rencana BPJS Kesehatan pada tahun 2019. Dijelaskan bahwa BPJS hanya akan menjalin kontrak dengan dokter layanan primer dan bukan dengan dokter umum. Dengan adanya pemberlakuan sistem seperti ini, maka dokter umum akan terpaksa mengikuti program studi Dokter Layanan Primer demi mempertahankan lapangan pekerjaan mereka. Padahal, dikatakan sebelumnya bahwa prodi DLP ini tidak bersifat memaksa dan merupakan pilihan dokter untuk meng-upgrade kompetensinya.

Pemberlakuan sistem ini pula akan menemukan banyak masalah. Masalah ini akan timbul oleh fakta bahwa kuota untuk program studi Dokter Layanan Primer ini pastinya terbatas per tahunnya. Dengan penandatanganan kontrak BPJS yang hanya dilakukan dengan dokter layanan primer saja, maka akan banyak dokter umum yang kesulitan dalam persaingan pekerjaan sementara mereka tidak mendapat kuota lagi untuk mengikuti program studi DLP tersebut.

Dari berbagai alasan yang mendasari ketidaksetujuan IDI terhadap eksekusi program studi DLP, terdapat beberapa pokok-pokok pemikiran dari IDI yang beberapa di antaranya adalah:

• Untuk dapat melayani penduduk di seluruh Indonesia, maka prioritas Kementerian Kesehatan seharusnya meningkatkan kualitas dokter yang ada pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). IDI menganggap menyekolahkan dokter-dokter umum dalam prodi DLP tidak akan efisien mengingat keubutuhan dokter umum pada FKTP mencapai 20 ribu orang.
• Di beberapa FKTP tertentu, pelayanan kesehatan primer dianggap kurang bukan karena kurangnya kompetensi dokter. Namun, tingkat kualitas pelayanan kesehatan ini dipengaruhi secara signifikan oleh kualitas sarana dan prasarana yang masih kurang di beberapa FKTP. Oleh karena itu, kompetensi dokter bukanlah mutlak penyebab kurangnya kualitas pelayanan kesehatan pada tingkat primer melainkan ada faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan.

Dengan adanya berbagai pro dan kontra mengenai pelaksanaan program pendidikan Dokter Layanan Primer ini, logika dan pikiran yang terbuka haruslah dijadikan modal dalam melihat permasalahan ini. 

Tentunya, sebelum disahkannya suatu aturan, terlebih dahulu seharusnya hal tersebut dikaji secara mendalam dan meluas sehingga dapat menghasilkan keputusan yang dapat mengurangi atau meneyelesaikan masalah tanpa membuat masalah baru.

L.A.

Referensi:

Vidiawati D. Dokter layanan primer: upaya mengejar keterlambatan pergerakan peningkatan kualitas layanan primer di Indonesia. eJKI [Internet]. 2014 Dec [cited 2018 Feb 20];2(3):139-41. 

Desideria B. Ini alasan IDI tolak prodi Dokter Layanan Primer [Internet]. Jakarta: liputan6.com; 2017 Feb 1. [cited 2018 Feb 20].

Syarifa F. Apa itu dokter layanan primer? [Internet]. Jakata: lipiutan6.com; 2015 Dec 11. [cited 2018 Feb 20]. Available from: http://health.liputan6.com/read/2387566/apa-itu-dokter-layanan-primer

Kajian strategis dokter layanan primer[Internet]. Denpasar: HMKU Fakultas Kedokteran Universitas Udayana; 2016 Oct 11. [cited 2018 Feb 20]

Kajian dokter layanan primer [Internet]. Denpasar: HMKU Fakultas Kedokteran Universitas Udayana; 2015 Aug 31. [cited 2018 Feb 20]. Available from: http://hmku.fkunud.com/kajian-dokter-layanan-primer/