Burakumin: Minoritas Terlupakan di Balik Kemegahan Jepang

Seharusnya, dengan penghapusan sistem kasta sosial zaman feodal pada tahun 1871, kelompok masyarakat Burakumin telah terbebas dari stigma dan stereotip negatif yang mereka terima. Tetapi pada kenyataannya, pandangan negatif terhadap kelompok masyarakat Burakumin semakin kuat dan berlanjut hingga saat ini. Meskipun kelompok masyarakat Burakumin juga dibebankan dan membayar pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi mereka tetap tidak mendapatkan fasilitas yang layak, termasuk dalam kehidupan sosial dan politik mereka (Neary, 2009:8). Kelompok masyarakat Burakumin terus dianggap sebagai ‘orang luar’.

© booksandideas.net - Protest Against Japan’s Discrimination Burakumin Community 

Anak-anak muda dan banyak orang dewasa yang termasuk dalam kelompok masyarakat Burakumin terus berusaha memperjuangkan hak-haknya dan menuntuk pembebasan dari diskriminasi yang mereka terima selama ini. Upaya protes yang mereka lakukan termasuk demonstrasi dan diplomasi via berbagai macam media. Media seperti televisi bukan tutup mata sama sekali terhadap isu yang terjadi di negara mereka ini, akan tetapi mereka juga tidak melakukan pergerakan signifikan terhadap masalah ini. Media Jepang sejauh ini telah dikritisi karena kebungkaman mereka selama ini dalam mengabaikan isu sensitif (Adelstein, 2009).

Kebungkaman media bukan tanpa alasan. Salah satunya disebabkan oleh isu keamanan yang mereka terima ketika mencoba mengangkat isu Burakumin. Bahkan, seorang reporter Asahi Shinbun yang mencoba memberitakan mengenai Burakumin, ditemukan tewas pada tahun 1987 karena ditembak (Bondy, 2020:7). Padahal, kejadian penembakan merupakan suatu kasus langka di Jepang dan hingga saat ini kasus tersebut tidak pernah terpecahkan. 

Hal ini membuktikan bahwa isu Burakumin merupakan isu sensitif dan orang-orang yang mencoba menguak isu ini ke permukaan dapat terancam jiwanya oleh mereka yang mengaku sebagai ‘pelindung’ kehormatan Jepang. Media Jepang dapat dikatakan mencoba melindungi diri dari serangan semacam itu dengan tidak mengangkat isu Burakumin. Namun, media Jepang mencoba menutupinya dengan mengatakan bahwa di Jepang, isu Burakumin tidak digemari dan mereka menganggap bahwa tidak ada orang yang ingin membaca berita mengenai Burakumin.

Berbagai bentuk diskriminasi diterima oleh kelompok masyarakat Burakumin dari berbagai sektor kehidupan. Hingga saat ini, tidak ada upaya konkret yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki ketidakadilan yang diterima oleh kelompok minoritas Burakumin. Kendati menjadi kelompok minoritas terbesar dengan jumpah penduduk mencapai dua juta jiwa, mereka tetap mendapatkah perlakuan tidak adil dari masyarakat sekitar dan pemerintahan secara sistematis.  

Padahal, sebagian besar dari mereka sudah tidak bekerja dalam bidang yang berhubungan dengan kematian, mayat manusia, dan bangkai hewan. Meskipun demikian, para generasi muda yang menyandang status sosial keluarganya secara turun-temurun tercatat dalam registrasi keluarga (koseki) (Krogness, 2013). Akibatnya, mereka tidak dapat melepaskan diri dari stigma masyarakat.

© Borgen Magazine / The Story of Japan’s Untouchables – the Burakumin

Homogenitas Jepang menjelma sebagai ilusi dalam sudut pandang masyarakat yang memiliki identitas dan distereotipkan sebagai Burakumin. Ideologi kazoku kokka yang digaungkan oleh pemerintahan Meiji tidak merangkul seluruh lapisan masyarakatnya. Walaupun pada kenyataannya masyarakat Burakumin tidak berbeda secara fisik dengan mayoritas penduduk Jepang lainnya, kelompok minoritas Burakumin mendapatkan diskriminasi disebabkan oleh rendahnya status sosial para pendahulunya. 

Mereka mendapat bungkaman dari banyak pihak, termasuk media Jepang yang seolah tidak melihat isu sensitif yang mereka alami. Selain itu, masalah Burakumin juga tidak pernah didiskusikan dalam panggung perpolitikan Jepang dan dianggap sebagai masyarakat yang ‘tidak terlihat’ (Bondy, 2020: 4). Walaupun begitu, para generasi muda kelompok minoritas Burakumin hingga saat ini terus berusaha memperjuangkan kebebasannya tanpa dukungan negara yang seharusnya tidak hanya menjadikan homogenitas sebagai sebuah slogan semata.