Hukum sebagai Pilar Kehidupan Beradab: Alat Kontrol Sosial, Pelindung Hak, dan Penegak Keadilan

Hukum memiliki peran yang sangat vital sebagai pilar kehidupan bermasyarakat yang beradab. Keberadaan hukum tidak hanya bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan stabilitas, tetapi juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial, pelindung hak asasi manusia, serta penegak keadilan. Sebagai alat kontrol sosial, hukum berperan secara preventif dan represif untuk menjaga perilaku masyarakat agar tetap sesuai dengan norma yang berlaku. Selain itu, hukum juga menjadi instrumen yang sangat penting dalam melindungi hak-hak individu dari berbagai bentuk pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Hukum yang efektif berfungsi sebagai penjaga keadilan, memastikan adanya keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam penerapannya. Dengan demikian, penegakan hukum yang baik sangat bergantung pada kolaborasi antara substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, serta budaya hukum yang kuat dalam masyarakat.

Hukum sebagai alat pengendali sosial 

Untuk menjawab kebutuhan masyarakat tersebut, perlu ditetapkan undang-undang sebagai pengelolaan sosial masyarakat, yang dimaksud dengan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kontrol sosial bertujuan untuk mencapai keselarasan antara stabilitas sosial dan perubahan. Pengendalian sosial bersifat preventif atau represif; preventif adalah upaya untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap kepastian dan keadilan. Meskipun upaya represif bertujuan memulihkan keselarasan antara hukum dan masyarakat, proses kontrol sosial dapat dilakukan tanpa kekerasan atau paksaan. Kontrol sosial berfungsi membentuk aturan-aturan baru menggantikan aturan-aturan lama. Pemaksaan menimbulkan situasi dimana seseorang dipaksa untuk menuruti atau mengubah sikapnya, yang secara tidak langsung mengarah pada kesusilaan. Dalam proses osmosis, norma dan nilai merasuk ke dalam pikiran bawah sadar. Sarana kontrol sosial adalah bagian dari masyarakat dan di luarnya. Wujud dari kontrol sosial adalah:

1.Hukuman berupa larangan yang apabila dilanggar akan menimbulkan penderitaan bagi pelanggarnya.

2.Kompensasi standar adalah suatu kewajiban apabila ada gugatan yang diajukan oleh pihak yang dirugikan. Korban menuntut ganti rugi kepada pihak lain yaitu penggugat.

3.Terapiatau Mediasi, hakikatnya adalah restimulasi. Dengan kata lain, tujuannya adalah mengembalikan situasi ke keadaan semula.

Hukum sebagai alat kontrol sosial artinya dapat menentukan tingkah laku manusia. Tindakan ini dapat diartikan sebagai penyimpangan dari aturan hukum. Akibatnya, undang-undang dapat memberikan sanksi atau tindakan atas pelanggaran. karena UU juga memberikan sanksi yang harus diterima oleh pelanggar. Artinya undang-undang mengarahkan masyarakat untuk bertindak sewajarnya sesuai dengan Aturan untuk mencapai perdamaian.

Pelindung hak

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) sangat penting dalam hukum Indonesia. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia harus menjaga keberlanjutan dan keseimbangan antara hak individu dan hak nasional. Namun pelanggaran HAM yang menarik perhatian internasional bukanlah hal baru di Indonesia. 

Salah satu peristiwa pelanggaran HAM di Indonesia adalah penghilangan paksa aktivis pada masa Orde Baru. Para aktivis ini ditangkap tanpa prosedur hukum yang jelas dan dibawa ke lokasi yang tidak diketahui oleh keluarga dan teman. Beberapa orang disiksa dan bahkan meninggal akibat penghilangan paksa tersebut.

Kasus penghilangan paksa ini merupakan isu yang sangat kontroversial karena menyangkut hak asasi manusia dan keadilan. Meski zaman sudah berubah di Indonesia, namun pelanggaran hak asasi manusia masih saja terjadi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperbaiki sistem hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM di kemudian hari.

Salah satu solusi untuk mencegah kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa depan adalah dengan memperkuat lembaga-lembaga yang bertanggung jawab melindungi hak asasi manusia, seperti komisi hak asasi manusia nasional dan pengadilan hak asasi manusia. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa hak asasi manusia diakui dan dilindungi oleh hukum dan tidak ada diskriminasi dalam pemberian hak-hak tersebut.

Penegakan keadilan 

Penegakan hukum adalah bagian integral dari penerapan hukum yang seharusnya harmonis dengan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran ini, pada gilirannya, sangat dipengaruhi oleh rasa keadilan yang ada di tengah masyarakat. Dalam upaya penegakan hukum, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu: (1) materi hukum atau peraturan yang berlaku; (2) aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, polisi, advokat, dan lembaga pemasyarakatan; (3) sarana dan prasarana hukum; serta (4) budaya hukum.

Terkait pemberdayaan birokrasi, penting untuk memahami ciri-ciri pemerintahan yang baik (Good Governance) seperti yang dikemukakan oleh UNDP, yang meliputi: (1) partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan; (2) penerapan aturan hukum yang adil dan merata; (3) transparansi informasi yang mudah diakses; (4) responsivitas lembaga terhadap kebutuhan masyarakat; (5) orientasi pada konsensus dalam pengambilan keputusan; (6) kesetaraan bagi semua warga negara dalam meningkatkan kesejahteraan; serta (7) efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

Dengan demikian, tujuan utama penegakan hukum adalah menjamin keadilan tanpa mengabaikan aspek kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Gustav Radbruch (1878-1949) mengidentifikasi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai pilar-pilar penegakan hukum yang saling berkaitan dan diperlukan untuk mencapai pemahaman serta implementasi hukum yang memadai. Khususnya, tujuan keadilan berfungsi untuk menentukan isi hukum, yang seharusnya selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Namun, Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa masalah kepastian hukum bukan hanya berkaitan dengan undang-undang, tetapi juga menyangkut perilaku manusia. Kepastian hukum menjadi isu yang signifikan sejak hukum mulai dituliskan, sementara sebelum itu, dalam ribuan tahun, diskursus hukum lebih banyak berkisar pada konsep keadilan.

Hukum berperan sebagai dasar utama dalam membangun kehidupan yang tertib, adil, dan beradab. Sebagai alat pengendali sosial, hukum mengatur perilaku manusia dengan tujuan menciptakan stabilitas dan harmoni dalam masyarakat. Dalam kapasitasnya sebagai pelindung hak, hukum bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia serta mencegah terjadinya pelanggaran, baik pada tingkat individu maupun kolektif. Di sisi lain, penegakan keadilan menuntut hukum untuk memastikan adanya rasa keadilan, kepastian, dan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan dalam penegakan hukum sangat bergantung pada kerjasama antara sistem hukum yang baik, aparat yang berintegritas, dan budaya hukum yang kuat. Dengan demikian, hukum yang berkeadilan dan efektif akan mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis, melindungi hak-hak individu, serta mewujudkan keadilan sosial yang berkelanjutan.