Pembahasan meliputi konsep dasar diplomasi publik, sejarah perkembangannya, penerapan soft power dalam diplomasi publik, strategi komunikasi yang diperlukan serta perbandingan diplomasi publik dengan nation branding dan marketing communications. Selain itu, artikel ini membahas bagaimana diplomasi publik dapat menjadi alat yang efektif dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Beberapa analisis yang disampaikan yaitu 1). Diplomasi publik Indonesia harus menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti media sosial, siaran internasional, pertukaran budaya, dan lain-lain untuk menjangkau khalayak global. 2). Dalam diplomasi publik, topik yang diajukan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kepentingan kelompok sasaran agar pesan mudah tersampaikan. 3). Melibatkan aktor non-pemerintah seperti diaspora, akademisi, dan pelaku bisnis dapat memperkuat jangkauan dan kredibilitas diplomasi publik Indonesia. 4). Peningkatan diplomasi publik harus diimbangi dengan implementasi kebijakan yang konsisten di dalam negeri untuk menjaga kredibilitas. 5). Diplomasi publik bersifat jangka panjang sehingga Indonesia perlu menyiapkan rencana aksi dan menunjukkan anggaran yang memadai. 6). Keberhasilan dan capaian harus dievaluasi dan diukur secara berkala untuk perbaikan di masa depan. Dengan demikian, diplomasi publik dapat menjadi alat yang efektif dalam politik luar negeri Indonesia tanpa harus menggunakan hard power. Tentunya untuk mencapai tujuan secara optimal memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang matang.
7. Kesimpulan:
Kesimpulannya, diplomasi publik merupakan alat kebijakan luar negeri yang efektif, terutama di negara-negara dengan kekuatan terbatas seperti Indonesia. Diplomasi publik harus dilaksanakan dengan memperhatikan strategi komunikasi dan karakteristik kelompok sasaran guna mencapai tujuan yang efektif.
8. Komentar:
Menurut saya, jurnal ini memiliki beberapa kekurangan. Pertama, kurangnya data empiris untuk mendukung beberapa argumen yang dikemukakan penulis, seperti efektivitas strategi komunikasi dalam diplomasi publik. Kedua, analisis mengenai kendala dan tantangan pelaksanaan diplomasi publik relatif minim. Ketiga, implikasi diplomasi publik bagi Indonesia sebagai studi kasus tidak dibahas secara mendalam.
Secara keseluruhan, jurnal ini layak untuk dibaca oleh para akademisi, praktisi, dan pemangku kebijakan yang ingin memperoleh pemahaman komprehensif mengenai diplomasi publik. Namun, pembaca perlu menyadari bahwa jurnal ini lebih bersifat konseptual dan kurang data empiris. Oleh karena itu, saran saya adalah jurnal ini dapat ditindaklanjuti dengan riset-riset empiris terkait implementasi dan tantangan diplomasi publik di berbagai negara serta Indonesia harus meningkatkan implementasi diplomasi publik dalam politik luar negeri dengan menggunakan saluran komunikasi yang berbeda dan melibatkan banyak pemangku kepentingan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H