Desk Ketenagakerjaan Polri: Langkah Strategis Selesaikan Sengketa Buruh dan Perusahaan

Jakarta -- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo resmi meluncurkan Desk Ketenagakerjaan sebagai langkah strategis dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan yang sering terjadi di Indonesia. Program ini diharapkan menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan sengketa antara perusahaan dan tenaga kerja, menciptakan hubungan industrial yang lebih harmonis, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Jenderal Sigit menjelaskan bahwa pembentukan Desk Ketenagakerjaan merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan keberpihakan nyata terhadap persoalan buruh dan tenaga kerja yang kerap muncul, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

"Desk ini kami harapkan menjadi saluran bagi rekan-rekan tenaga kerja dan buruh untuk menyampaikan apa yang selama ini menjadi keluhan mereka," ungkap Jenderal Sigit dalam acara peresmian di Rupatama, Senin (20/1/2025).

Proses Kerja Desk Ketenagakerjaan

Kapolri memaparkan bahwa mekanisme kerja Desk Ketenagakerjaan dimulai dari menerima laporan, melakukan pengkajian kasus, dan mengupayakan mediasi antara pihak yang bersengketa. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka penegakan hukum akan menjadi langkah terakhir (ultimum remedium).

"Langkah ini kami siapkan agar persoalan-persoalan dapat diselesaikan secara bertahap, mulai dari mediasi hingga, jika diperlukan, penegakan hukum yang tepat. Dengan begitu, buruh dan tenaga kerja dapat merasa lebih terlindungi," tegasnya.

Selain menyelesaikan sengketa, Jenderal Sigit berharap inisiatif ini dapat menciptakan lingkungan industri yang sehat, yang pada akhirnya berkontribusi pada target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% ke depan.

Apresiasi dari Menteri Ketenagakerjaan

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberikan dukungan penuh atas pembentukan Desk Ketenagakerjaan Polri. Menurutnya, program ini merupakan bentuk nyata dari kolaborasi antarlembaga negara yang sangat dibutuhkan untuk menciptakan kepastian hukum dan ketenangan bagi pekerja.

"Ini adalah suatu kolaborasi yang luar biasa, sesuai arahan Presiden, bagaimana semua stakeholders, termasuk kementerian dan Polri, harus bekerja sama. Dengan adanya desk ini, kita menunjukkan bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan nyata kepada tenaga kerja," ujar Menteri Yassierli.

Ia menambahkan bahwa Desk Ketenagakerjaan Polri merupakan bagian penting dari ekosistem perlindungan tenaga kerja, sekaligus mencerminkan upaya kolektif untuk menciptakan stabilitas hubungan industrial di Indonesia.

Dorong Hubungan Industrial yang Harmonis

Melalui inisiatif ini, Polri diharapkan tidak hanya menjadi pengayom masyarakat, tetapi juga aktor penting dalam menciptakan suasana kondusif bagi hubungan antara perusahaan dan pekerja. Desk Ketenagakerjaan memberikan ruang dialog yang terbuka, sehingga potensi konflik dapat diminimalkan sejak dini.

"Langkah ini kami lakukan untuk memastikan buruh mendapatkan haknya, tetapi pada saat yang sama, dunia usaha tetap dapat beroperasi secara produktif. Dengan hubungan industrial yang harmonis, kita dapat bersama-sama mendorong Indonesia menjadi lebih kompetitif di tingkat global," tambah Kapolri.

Langkah Menuju Indonesia Emas 2045

Pembentukan Desk Ketenagakerjaan Polri juga dinilai sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045, di mana negara dituntut untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, adil, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dengan adanya kolaborasi antara Polri, Kementerian Ketenagakerjaan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, program ini diharapkan mampu menjadi solusi nyata dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan mendukung daya saing industri di pasar global.

"Ini adalah bentuk inovasi yang luar biasa. Kita optimistis bahwa dengan Desk Ketenagakerjaan, hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan dapat terwujud, sekaligus menjadi fondasi kuat menuju Indonesia E

mas 2045," tutup Menteri Yassierli.