Mempertanyakan Komitmen Pemda dalam Penanganan Masalah Sampah di Yogyakarta

Salah satunya berasal dari aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Baharrudin Kamba yang mengkritik penggunaan Danais untuk membangun sesuatu yang monumental seperti pemasangan pagar di Alun-Alun Utara dan tembok benteng Keraton yang menghabiskan dana hingga miliaran rupiah. 

Belum lagi, pembangunan ini dilakukan saat masyarakat Jogja lagi susah-susahnya karena gelombang PHK dan usaha gulung tikar dihantam pandemi Covid-19. 

Menyelesaikan masalah sampah mungkin tidak semonumental pembangunan pagar atau tembok benteng. Tidak pula segagah pemugaran Tugu Pal Putih yang berlangsung setiap tahun sehingga bikin macet. Dan tidak seromantis penataan Malioboro yang selalu siap menyambut wisatawan. 

Namun bisakah Danais, APBD atau dana khusus apapun itu namanya, dimanfaatkan dengan lebih maksimal dan efisien untuk membiayai pengelolaan sampah secara modern atau berbasis teknologi? 

Hanya karena Jogja terbuat dari rindu, pulang dan angkringan seperti dalam puisi Joko Pinurbo, bukan berarti penanganan masalah sampah tidak lebih penting dari penataan pariwisata. Gak lucu kan, wisatawan terus yang dimanjakan tapi masyarakatnya sendiri kurang diperhatikan hak-haknya? 

Jangan pula beralasan bahwa pengelolaan sampah yang canggih hanya bisa dilakukan oleh negara-negara maju yang anggaran untuk pengelolaan sampahnya sampai tumpeh-tumpeh. Ini bukan melulu masalah uang, melainkan lebih kepada apakah ada itikad baik dan upaya serius untuk menyelesaikan persoalan sampah atau tidak. 

Persoalan sampah perlu diselesaikan bersama, bukan hanya menyalahkan dan membebankan tanggung jawab pada satu pihak.

Masyarakat memang seharusnya bertanggung jawab untuk menerapkan gaya hidup ramah lingkungan dan minim sampah. Namun yang punya akses dan kuasa untuk membuat kebijakan dan menggunakan APBD, Danais atau dana apapun untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang solid, siapa lagi kalau bukan pemerintah daerah yang bersangkutan?