Pihak  yang pro menilai bahwa sistem ini adalah solusi atas mahalnya biaya politik. Selain itu, sistem proporsional tertutup dapat meringankan beban panitia pelaksana pemilu dalam proses rekapitulasi suara. Mengingat pada  Pemilu 2019 lalu  banyak panitia meninggal akibat kelelahan.Â
Sementara itu, dalam sistem proporsional terbuka, nama-nama caleg dan logo partai tercantum di surat suara. Pemilih bisa mencoblos nama caleg atau logo partai.Â
Kelemahan sistem ini adalah menghabiskan lebih banyak biaya dan rawan politik uang. Kelemahan lainnya adalah lebih menitikberatkan pada popularitas caleg ketimbang visi-misi, gagasan politik dan program-programnya.Â
Apalagi kalau  caleg yang diusung berasal dari kalangan artis. Pasti mudah sekali mendulang suara, terutama dari para penggemarnya.Â
Mana yang Lebih Baik?Â
Para pakar berbeda pandangan soal ini. Namun, mereka sepakat bahwa tidak ada sistem yang lebih baik atau lebih buruk. Yang ada adalah yang paling ideal dan sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini.Â
Sebagai masyarakat awam, saya tidak mempermasalahkan sistem pemilu mana yang akan dipakai.. Yang saya harapkan adalah tidak ada lagi drama-drama tidak penting seperti pada Pemilu 2019 lalu.Â
Karena setiap sistem ada plus minusnya, saya harap pihak-pihak pengambil kebijakan tahu mitigasi risiko dari setiap pilihan yang diambil.Â
Misal ingin ngotot balik ke sistem proporsional tertutup, sila pikirkan apa yang harus dilakukan agar polemik pemilu era Orba tidak terulang kembali dan tidak makin memperkuat rantai oligarki.Â
Pikirkan juga solusi agar para pemilih tidak seperti "membeli kucing dalam karung".Â
Menurut pengamat politik UGM, Mada Sukmajati, penerapan sistem ini bisa diakali dengan melakukan pemilu pendahuluan atau proses kandidasi di internal politik yang memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.Â
Senada dengan pandangan Mada, Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini juga menambahkan perlunya transparansi keuangan partai.Â
