Demokrasi Indonesia

politik pada bentuk pilihan pada demokrasi liberal serta parlementer, dan secara ekonomis dalam bentuk pilihan terhadap penciptaan kelas menengah pribumi yang kukuh (Bulkin, 1984). Obsesi dari pilihan politik serta ekonomi semacam ini adalah terbentuknya sistem ekonomi kapitalis yang mampu menopang tegaknya warga berdaya (civil society). Bila hal ini dapat terwujud diperlukan demokrasi akan menampakkan dirinya secara nyata.

Kegagalan praktek pembumian demokrasi liberal dan parlementer lalu direduksi menjadi kegagalan penerapan demokrasi ala Barat yang bertentangan dengan jati diri serta budaya bangsa Indoesia. Nampaknya sengaja diabaikan kenyataan bahwa kegagalan penerapan demokrasi ala Barat tersebut sesungguhnya lebih ditimbulkan oleh rapuhnya bangunan sistem politik yg berpijak di ideologi-kultural dan keroposnya sistem ekonomi saat itu. 

Maka lalu, Soekarno mencoba sistem Demokrasi Terpimpin, yg katanya menjadi demokrasi spesial Indonesia. Sekalipun Soekarno berkata bahwa pemerintahannya menganut sistem demokrasi, tetapi praktik yang meluas pada kehidupan bangsa dan negara justru merupakan kekuasaan yg serba terpusat (sentralistik) pada diri Soekarno. Bung Karno selaku Presiden bahkan memperagakan pemerintahan diktator menggunakan membubarkan Konstituante, PSI, dan Masyumi dan meminggirkan lawanlawan politiknya yang kritis. Kekuasaan otoriter yg anti demokrasi pada masa Orde lama itu akhirnya tumbang di tahun 1965