Mengatasi Korupsi dengan Integrasi Nasional

Pendahuluan

Masalah terbesar dalam negara Indonesia yang masih terjadi hingga saat ini salah satunya adalah korupsi. Pemberantasan korupsi menjadi salah satu prioritas pemerintah karena sistem pemerintahan yang koruptif tidak dapat dipertahankan terutama untuk kemajuan negara kita. Oleh karena itu, membangun sistem politik yang demoktratis dengan memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dapat menjadi suatu pedoman untuk mempersatukan bangsa.

Korupsi memiliki beberapa pengertian, tergantung dari sudut pandang. Ada yang menyatakan bahwa korupsi merupakan penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi bidang ekonomi dan kepentingan umum, di mana gagasan ini sebenarnya ingin menegaskan bahwa korupsi merupakan upaya pemanfaatan kekuasaan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingannya sendiri. 

Pengertian lain dari korupsi yang lebih dikenal secara umum adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Tindak korupsi pada umumnya sering dilakukan oleh para elit massa. Pada kenyataannya, praktik seperti ini terjadi di Indonesia dengan kadar yang banyak sehingga telah menghasilkan praktik-praktik pemerintahan yang buruk dan berlawanan dengan upaya mewujudkan integrasi nasional.

Karena semakin akutnya masalah korupsi yang berkelanjutan tersebut, sebagian orang menganggap korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya bahkan virus yang harus segera diakhiri bersama. Korupsi sudah menjalar pada semua aspek kehidupan kelembagaan negara mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif bahkan hingga partai politik. 

Tidak hanya dalam kelembagaan, praktik korupsi juga dapat meluas dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkup yang lebih kecil. Dilansir dari laman resmi KPK, dalam semester pertama tahun 2022, KPK telah melakukan 66 penyelidikan, 60 penyidikan, 71 penuntutan, 59 perkara inkracht, dan mengeksekusi putusan 51 perkara (KOMPAS.com, 2022).

Analisis

Munculnya korupsi yang kemudian menjadi faktor penghambat integrasi nasional diakibatkan dari sikap masyarakat yang cenderung tidak merasa puas dengan kepemilikannya yang sudah ada. Selain itu, kurangnya rasa kepedulian terhadap orang atau kelompok lain juga menjadi alasan yang kuat untuk seseorang melakukan korupsi. Keserakahan tersebut semakin meningkat ketika didukung oleh adanya kesempatan dan kedudukan untuk melakukan dan dengan lemahnya pemahaman dan penghayatan pada dimensi penyatuan dalam bernegara.

Penyakit ini tidak hanya berpengaruh pada aspek ekonomi negara di mana uang dan aset yang dimiliki tidak berputar dengan benar dan menimbulkan hutang negara yang semakin besar, tetapi juga berdampak pada menurunnya kualitas budaya dan ideologi Indonesia yang mengutamakan keadilan dan persatuan. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia akan menumbuhkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap elit massa. Ketidakpercayaan tersebut kemudian akan menimbulkan disintegrasi antara masyarakat dengan penyelenggara negara atau elit massa.

Untuk meminimalisir pengaruh dari tindak korupsi yang secara tidak langsung menghancurkan nilai-nilai budaya Pancasila di Indonesia, diperlukan integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan proses penyatuan beragam kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam kasus ini, integrasi nasional diperlukan dengan harapan tindak korupsi di Indonesia semakin menurun dan kepercayaan masyarakat terhadap elit massa khususnya dalam bidang politik dapat kembali menguat. 

Dengan tidak adanya kesenjangan atau keraguan dari masyarakat terhadap pemerintah, hubungan masyarakat dengan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan otomatis akan berjalan lebih efektif dengan kendala yang lebih sedikit.

Integrasi nasional tidak muncul begitu saja. Terdapat faktor-faktor yang menjadi alasan mengapa integrasi nasional ada. Faktor paling kuat datang dari dalam diri setiap individu untuk mau bersatu sebagai bangsa Indonesia dan pemahaman tentang ideologi negara yaitu Pancasila. 

Bila seseorang atau sekelompok orang dapat mempraktikan kedua hal tersebut maka mereka tidak akan hanya memikirkan diri atau pihak sendiri dengan korupsi, melainkan mereka akan mengutamakan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Pengartian dan pendalaman setiap nilai-nilai Pancasila sangat berperan dalam cara berperilaku kita sebagai bangsa Indonesia. Maka dari itu Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang bisa menjadi pendorong integrasi nasional.

Salah satu faktor yang menghambat integrasi yang diakibatkan dari korupsi adalah adanya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Pemeintah pusat tidak dapat mengontrol dan mengawasi semua kebijakannya sehingga sebagian wewenang serta tanggung jawab pemerintah pusat dilimpahkan ke pemerintah daerah. 

Hal ini sangat memicu tindak korupsi khususnya pada pemerintah daerah di mana dana dan anggaran dari pemerintah pusat tidak seluruhnya digunakan dengan benar. Akibatnya, hasil dari pembangunan ataupun pemberdayaan lainnya tidak tersalurkan secara adil. Maka dari itu diperlukan kesadaran diri agar keadilan sosial dapat dirasakan oleh semua masyarakat di Indonesia.

Kesimpulan 

Salah satu masalah yang masih banyak dan menjadi salah satu masalah utama di negara ini adalah korupsi. Pengertian Korupsi menurut UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Korupsi dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang karena kurangnya kesadaran dan pemahaman dari nilai-nilai ideologi negara yang mengutamakan persatuan dan keadilan.

Untuk mengurangi angka korupsi di Indonesia, diperlukan integrasi nasional yaitu proses penyatuan kelompok-kelompok dengan latar sosial dan budaya berbeda ke dalam satu kesatuan wilayah dan membentuk satu identitas nasional. 

Dengan integrasi nasional, kesadaran tiap warga Indonesia tentang kebersatuan akan menjadi prioritas masing-masing individu untuk mencapai tujuan yang sama. Dengan demikian tindak korupsi di Indonesia dapat berkurang dan hubungan antara masyarakat dengan elit massa dapat kembali menguat agar Indonesia semakin maju.