Berharap KPK lebih berintegritas ,Integritas berarti mempunyai sifat keteguhan akan kejujuran , Judul ini sebagaian  diambil dari harian Kompas senin 19 Juli 2021  "Berharap Kejaksaan Lebih Berintegritas". Pada  tulisan itu pembenahan integritas masih menjadi pekerjaan rumah dan harus dibereskan oleh Kejaksaan.Â
Dari hasil survey Litbang Kompas citra positif kejaksaan  dari tahun 2015 sampai dengan 2021 cenderung makin baik, tahun 2021 menjadi  74.2% baik, sedangkan KPK citra positipnya 76,9 % tetapi kinerja penanganan kasus hanya 15 kasus dan 75 tersangka (2020).Â
Patut diacungi jempol, Kejaksaan Agung dan jajarannya menyelamatkan uang negara  mencapai Rp 19,2 Triliun. Laporan seperti ini perlu disosialisasikan secara terus menerus  selain menimbulkan rasa kebanggaan cinta akan tanah air juga dapat berfungsi sebagai deteran yaitu efek gentar  terhadap  para predator Fraud yang akan melakukan aksinya.
Yang menarik dicermati yaitu KPK , dengan revisi kewenangan uu KPK , komitmen untuk berorientasi preventif bukan lagi OTT (Operasi Tangkap Tangan).Â
Apakah kondisi ini berhubungan dengan  penurunan jumlah kasus yang ditangani KPK pada tahun 2020, yang hanya 15 kasus dengan jumlah tersangka  75 orang  padahal yang ditangani hanya kasus Korupsi saja,  sedangkan  kalau dibandingkan dengan Kejaksaan pada tahun yang sama dapat melaksanakan 259 kasus dengan jumlah tersangka 505 orang.
Pada Tahun  2021 terjadi pro kontra didalam tubuh KPK sendiri dengan adanya tes Kebangsaan para karyawannya,pencurian  barang bukti yang dilakukan OLEH  karyawan KPK sendiri, diharapkan keadaan ini tidak makin  menggangu kinerja KPK,walaupun kondisinya demikian memprihatinkan.Â
Dukungan masyarakat terhadap KPK Â masih positip ditunjukkan dengan hasil survey Litbang kompas dengan citra positipnya masih 76.9%, Â (2021). Â Apakah menurunnya jumlah kasus yang ditangani KPK ini berhubungan dengan prioritas KPK yang berorientasi pada preventif?
Dengan salah satu program di  KPK yang bersifat preventif yaitu  " Pencegahan dan Mitigasi Korupsi,"  kalau program ini dilaksanakan dengan sukses,  jelas tidak ada kasus dan tersangka karena program ini bersifat preventif  belum menjadi perkara Tetapi hasil dari program ini perlu disosialisasikan kepada khalayak ramai seperti dulu kalau KPK berhasil OTT.
Pencegahan dan mitigasi terhadap  kementrian atau Institusi,BUMN mana yang berhasil dicegah oleh KPK dengan potensi  kerugian  keuangan negara? Bagaimana mitigasinya ? mitigasi ini apakah dengan  disruption ?. Berapa rupiah kemungkinan kerugian negara yang diselamatkan kalau itu terjadi? Sehingga selain dapat mengedukasi  masyarakat,  ini dapat berfungsi ganda yaitu sebagai deteran/efek gentar  terhadap para predator Fraud.
Diharapkan  Informasi program preventif  tentang  keberhasilan KPK ini  lebih ditingkatkan  dan   detail  secara terus menerus  supaya  masyarakat tahu dan teredukasi serta  bangga terhadap  misi KPK "Indonesia bebas korupsi", hal ini dengan sendirinya akan menstimulasi atau menggarami  masyarakat yang anti terhadap  korupsi makin berkembang.
Tetapi  celakalah  kalau  program KPK pencegahan dan mitigasi korupsi di jalankan  dengan setengah hati hanya sebagai pemenuhan pengusulan anggaran, yang bersorak sorai dengan gegap gempita adalah para predator Fraud ini bisa siapa saja ,koruptor, pengemplang pajak, pencuri kekayaan alam Indonesia  yang selama ini terancam oleh KPK.  Tindakan KPK ini juga akan mempengaruhi banyak orang dapat  makin terpuruk kedalam nurture pencitraan , kesan baik dipermukaan  ini jauh dari sifat Integritas  yang dapat menstimulasi karakter  kepura puraan ,  Makin jauhlah misi KPK membentuk karakter orang Indonesia  anti korupsi.
Hasil survey Litbang Kompas kepercayaan masyarakat terhadap KPK masih 76,9 % baik,  jangan dibohongi , ini masih banyak orang  berharap KPK lebih berintegritas.
 sebagai saran dibanyak negara yang nilai nilai integritasnya dijunjung tinggi, didalam penerimaan pegawai baru nilai Integritas menjadi pertimbangan penting (tidak hanya secara formalitas ) , karena pegawai yang berintegritas akan meningkatkan produksi dan tidak merusak organisasi. Pernah malah saking kurang percayanya suatu Lembaga donor keuangan terhadap institusi kita ,  sebelum memberikan pinjaman  mensyaratkan untuk dilakukan tes Integritas terhadap karyawan yang diterima.
 Sebagai pembanding hasil survey dari World justice project, yaitu Rule of law index 2020  suatu Lembaga survey yang mencakup 128 negara  melakukan pengukuran the rule of law terhadap 128 negara ini dengan menggunakan empat indikator nilai nilai universal principle of the rule of law yaitu Accountability, just law, open government, accessible &impartial dispute resolution , dengan skala nilai 0 sampai dengan 1 .
Hasil dari survey ini yang mempunyai nilai tertinggi 0,9 yaitu  Denmark ranking 1, Malaysia 0,58 ranking 47 mengalami peningkatan 4 poin, Thailand 0,51 ranking 71 naik 6 poin sedangkan Indonesia 0,53 pada posisi 59 naik 4 poin .  Yang ingin lebih tahu  strategi disruption dapat membaca kompasianan tanggal 17 Februari 2021 judul Fraud
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H