Di sosial media, KAI juga beberapa kali menjelaskan mengenai peraturan ini baik melalui tulisan maupun secara visual dalam bentuk semacam infografis.
Tapi, masalahnya aturan ini seperti tidak menjadi prioritas di sosial media KAI. Hanya muncul saat keributan PKD dan railfans muncul atau saat ada keributan antara PKD dengan pengguna kereta api muncul.
Kedua, permasalahan ini disebabkan dari pihak PKD. Perlu diketahui PKD ini berbeda dengan Satuan polisi khusus kereta api (Polsuska). PKD berasal dari vendor luar, sementara Satuan Polsuska dilatih khusus oleh KAI alias dari internal perusahaan.
Akibatnya, bukan satu atau dua orang PKD saja yang tidak mengetahui detail soal peraturan pengambilan foto dan video ini, tapi sudah ada banyak dan terulang.
Yang paling terdampak dari kelakuan PKD ini tentu saja adalah para railfans yang sudah susah-susah mengumpulkan karyanya.
Beberapa railfans yang tidak terima biasanya melakukan pengaduan lewat media sosial KAI. Namun, penyelesaian masalah biasanya adalah dengan melakukan "pembinaan kepada petugas".
Tidak jelas pembinaan model apa yang dilakukan, tapi yang jelas pasti akan terulang lagi di lain waktu.
Ketiga, permasalahan juga bisa disebabkan oleh para railfans sendiri yang tidak tertib aturan saat mengambil foto dan video kereta api di stasiun. Akibatnya, mereka harus bertanggung jawab atas pelanggaran yang dibuatnya sendiri.
Tapi, kasus semacam ini bisa dibilang sangat langka.
Untuk mengatasi permasalahan ini, ada beberapa saran yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh KAI. Pertama, KAI perlu melakukan sosialisasi yang jelas baik kepada railfans maupun pengguna kereta api, tidak cukup hanya dari media sosial saja.
KAI bisa memasang papan informasi di ruang terbuka publik yang ada di stasiun perihal aturan pengambilan foto dan video ini.
