100 Hari Politik Luar Negeri Indonesia: Strategi Baru di Tengah Dinamika Global

Memasuki 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran, kebijakan luar negeri Indonesia menunjukkan dinamika yang menarik. Periode ini ditandai dengan upaya memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional melalui berbagai inisiatif diplomatik dan kerjasama strategis. 

Inisiatif dan aktivisme diplomasi Indonesia itu muncul di tengah situasi global yang dinamis. Politik global ditandai oleh persaingan global antara Amerika Serikat (AS) dan Rusia di Ukraina, AS dan China di Laut China Selatan, konflik berkepanjangan di Timur Tengah, dan dampak global sebagai akibat dari perubahan kepemimpinan AS.

Dengan situasi global seperti itu, Presiden Prabowo menavigasi diplomasi Indonesia berdasarkan doktrin politik luar negeri bebas dan aktif. Navigasi itu diperlukan agar Indonesia dapat memaksimalkan keuntungan bagi kepentingan domestiknya, tanpa terombang-ambing di antara persaingan global.

Baca juga: Sejarah dan Dinamika Kebijakan Luar Negeri Indonesia Sejak Reformasi 1998

Pendekatan Lebih Berani

Menteri Luar Negeri Sugiono, dalam Pernyataan Pers Tahunan (PPTM) 2025, menegaskan komitmen Indonesia untuk menerapkan politik luar negeri bebas aktif dengan pendekatan yang lebih berani. 

Komitmen itu mencakup peningkatan kerjasama pertahanan dan keamanan maritim, terutama dalam menghadapi dinamika di Laut China Selatan. Langkah ini secara jelas menunjukkan respons proaktif Indonesia terhadap perubahan geopolitik regional.

Sebagai panduan diplomasi, keberlanjutan PPTM di pemerintahan Prabowo memang perlu diapresiasi, khususnya terkait isu keberlanjutan. Selain itu, keberlanjutan PPTM juga menunjukkan komitmen keterbukaan diplomasi Indonesia kepada masyarakat, baik di tingkat domestik maupun internasional.

Baca juga: Calon Presiden dan Reorientasi Politik Luar Negeri Indonesia

Dalam 100 hari ini, pemerintahan Prabowo dan Gibran memperoleh tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi. Bahkan capaian ini lebih tinggi ketimbang pemerintahan sebelumnya.

Baca juga: Tingginya Kepuasan Publik sebagai Modal Politik untuk Diplomasi Prabowo

Keanggotaan di BRICS

Salah satu langkah signifikan diplomasi Prabowo adalah keberanian Indonesia bergabung sebagai anggota penuh BRICS. Status ini menjadikan Indonesia sebagai negara Asia Tenggara pertama di dalam blok itu. 

Keanggotaan itu membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama dengan negara-negara berkembang dan mengurangi ketergantungan pada ekonomi Barat. Bergabung dengan BRICS telah menempatkan diplomasi Indonesia semakin seimbang di antara dominasi keanggotaannya di organisasi internasional blok Barat.

Namun, kedekatan BRICS dengan China dan Rusia menimbulkan kekhawatiran di kalangan negara Barat mengenai arah kebijakan Indonesia ke depan. Kekhawatiran lain adalah ancaman AS terhadap anggota BRICS dalam berbagai bentuk. 

Faktor Donald Trump sebagai Presiden baru AS juga bakal menentukan bentuk dan sifat resiko dari keanggotaan di BRICS. Apalagi, ancaman itu Trump bakal diterapkan jika BRICS menjalankan kebijakan dedolarisasi.

Penolakan Relokasi Warga Gaza

Pemerintah Indonesia dengan tegas menolak usulan relokasi warga Gaza ke Indonesia. Kebijakan itu secara tegas mencerminkan ketidaksetujuan Indonesia terhadap usulan yang diajukan oleh pemerintahan AS. 

Penolakan ini konsisten dengan dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara dan penentangan terhadap pendudukan ilegal oleh Israel. Sikap ini mempertegas posisi Indonesia dalam mendukung hak-hak Palestina di forum internasional.

Kehati-hatian dan konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina bakal selalu mendapat ujian. Ini terkait dengan kemandirian Indonesia dalam pengambilan kebijakan luar negeri tanpa didikte oleh berbagai kepentingan negara lain.

Penguatan Kerjasama dengan Jepang

Kunjungan Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, menjadi catatan penting bagi mendekatnya hubungan bilateral dengan Indonesia. Jepang tampaknya ingin menunjukkan komitmen kerjasama dengan pemerintahan baru Prabowo-Gibran. 

Kunjungan itu menghasilkan komitmen untuk memperdalam kerjasama ekonomi dan pertahanan antara kedua negara. Kerjasama pertahanan perlu menjadi perhatian mengingat selama ini Jepang cenderung membatasi kerjasama di sektor-sektor non-pertahanan.

Bagi Indonesia, langkah Jepang ini memiliki arti strategis dalam menghadapi meningkatnya ketegangan regional akibat tindakan assertif China di Laut China Selatan. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia dan memperkuat stabilitas regional.

Prospek

Meskipun berbagai inisiatif telah dilakukan, tantangan tetap ada. Kedekatan Indonesia dengan BRICS dapat mempengaruhi hubungan dengan negara-negara Barat, terutama AS. 

Selain itu, implementasi kerjasama pertahanan membutuhkan kesiapan sumber daya dan koordinasi yang efektif. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan luar negeri yang diambil sejalan dengan kepentingan nasional dan mampu menghadapi dinamika global yang kompleks.

Seratus hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan upaya signifikan dalam memperkuat posisi Indonesia di arena internasional. 

Pendekatan bebas aktif yang lebih berani, keanggotaan di BRICS, dan penguatan kerjasama strategis mencerminkan komitmen Indonesia untuk berperan lebih aktif dalam percaturan global. 

Meski demikian, Indonesia tetap perlu menerapkan kehati-hatian dan evaluasi berkelanjutan fokus diplomasi benar-benar memberikan manfaat optimal bagi kepentingan nasional.