Mohon tunggu...
Ludiro Madu
Ludiro Madu Mohon Tunggu... Dosen - Dosen

Mengajar di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UPN 'Veteran' Yogyakarta.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

100 Hari Politik Luar Negeri Indonesia: Strategi Baru di Tengah Dinamika Global

24 Januari 2025   12:06 Diperbarui: 24 Januari 2025   12:06 64
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQZhmt06K_GfZ_GoXIC5j-66fxW_rf0Xbgm7MVnBxYQpYSbeYiD9q08nOQi&s=10

Keanggotaan itu membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama dengan negara-negara berkembang dan mengurangi ketergantungan pada ekonomi Barat. Bergabung dengan BRICS telah menempatkan diplomasi Indonesia semakin seimbang di antara dominasi keanggotaannya di organisasi internasional blok Barat.

Namun, kedekatan BRICS dengan China dan Rusia menimbulkan kekhawatiran di kalangan negara Barat mengenai arah kebijakan Indonesia ke depan. Kekhawatiran lain adalah ancaman AS terhadap anggota BRICS dalam berbagai bentuk. 

Faktor Donald Trump sebagai Presiden baru AS juga bakal menentukan bentuk dan sifat resiko dari keanggotaan di BRICS. Apalagi, ancaman itu Trump bakal diterapkan jika BRICS menjalankan kebijakan dedolarisasi.

Penolakan Relokasi Warga Gaza

Pemerintah Indonesia dengan tegas menolak usulan relokasi warga Gaza ke Indonesia. Kebijakan itu secara tegas mencerminkan ketidaksetujuan Indonesia terhadap usulan yang diajukan oleh pemerintahan AS. 

Penolakan ini konsisten dengan dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara dan penentangan terhadap pendudukan ilegal oleh Israel. Sikap ini mempertegas posisi Indonesia dalam mendukung hak-hak Palestina di forum internasional.

Kehati-hatian dan konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina bakal selalu mendapat ujian. Ini terkait dengan kemandirian Indonesia dalam pengambilan kebijakan luar negeri tanpa didikte oleh berbagai kepentingan negara lain.

Penguatan Kerjasama dengan Jepang

Kunjungan Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, menjadi catatan penting bagi mendekatnya hubungan bilateral dengan Indonesia. Jepang tampaknya ingin menunjukkan komitmen kerjasama dengan pemerintahan baru Prabowo-Gibran. 

Kunjungan itu menghasilkan komitmen untuk memperdalam kerjasama ekonomi dan pertahanan antara kedua negara. Kerjasama pertahanan perlu menjadi perhatian mengingat selama ini Jepang cenderung membatasi kerjasama di sektor-sektor non-pertahanan.

Bagi Indonesia, langkah Jepang ini memiliki arti strategis dalam menghadapi meningkatnya ketegangan regional akibat tindakan assertif China di Laut China Selatan. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia dan memperkuat stabilitas regional.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun