Mohon tunggu...
Ludiro Madu
Ludiro Madu Mohon Tunggu... Dosen - Dosen

Mengajar di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UPN 'Veteran' Yogyakarta.

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop Artikel Utama

Demokrasi Digital di Indonesia, Dinamika Peran Influencer dalam #KawalPutusanMK

29 Agustus 2024   18:07 Diperbarui: 29 Agustus 2024   21:10 451
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Kecenderungan ini terlihat dalam gerakan #KawalPutusanMK, di mana hashtag tersebut tidak hanya menarik perhatian warga Indonesia, tetapi juga komunitas internasional yang peduli dengan perkembangan demokrasi di Indonesia.

Namun, untuk memaksimalkan potensi positif dan meminimalkan risiko, diperlukan pendekatan yang hati-hati dan kritis terhadap peran influencer dalam demokrasi digital. Salah satu upaya meminimalkan risiko itu adalah promosi literasi digital di masyarakat. Masyarakat perlu dibekali dengan keterampilan untuk memverifikasi informasi dan menganalisis secara kritis pesan-pesan yang disampaikan oleh influencer.

Selain itu, regulasi yang tepat juga diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas influencer dalam konteks politik. Kerangka regulasi yang mewajibkan influencer untuk mengungkapkan afiliasi politik mereka dan sumber pendanaan ketika mempromosikan konten politik" (Howard, 2020).

Dalam konteks Indonesia, penting untuk mempertimbangkan karakteristik unik lanskap media sosial dan politik negara ini. Di Indonesia, influencer media sosial seringkali memiliki keterkaitan dengan elit politik atau kepentingan bisnis tertentu (Tapsell, 2019). 

Oleh karena itu, publik perlu waspada terhadap potensi konflik kepentingan dan bias dalam informasi yang disebarkan oleh influencer. Peran influencer dalam demokrasi digital, seperti yang terlihat dalam gerakan #KawalPutusanMK di Indonesia, membawa potensi besar untuk meningkatkan partisipasi publik dan transparansi proses demokrasi. 

Namun, fenomena ini juga menghadirkan tantangan serius terkait akurasi informasi, representasi, dan potensi manipulasi opini publik. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya kolektif dari berbagai pihak: masyarakat perlu meningkatkan literasi digital mereka, platform media sosial harus lebih bertanggung jawab dalam moderasi konten, dan pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan regulasi yang seimbang untuk memastikan integritas diskursus politik di era digital.

Pada akhirnya, peran influencer dalam demokrasi digital mencerminkan transformasi yang lebih luas dalam cara masyarakat berinteraksi dengan politik di era digital. Meskipun membawa tantangan baru, fenomena ini juga membuka peluang untuk memperkuat dan memperluas partisipasi demokratis. 

Dengan pendekatan yang hati-hati dan kritis, masyarakat dapat memanfaatkan potensi positif dari peran influencer sambil memitigasi risikonya, sehingga memperkuat fondasi demokrasi di era digital.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun