Pertemuan Prabowo-Putin: Simbol "Good Neighbor Policy" Indonesia 2024-2029

Pertemuan Prabowo Subianto dan Vladimir Putin pada 31 Juli 2024 masih tetap menarik diulas. Di tengah perubahan geopolitik global, pertemuan itu tampaknya mengejutkan berbagai pihak. Pertemuan di Moskow itu malah dapat dikatakan langka dan mendadak. 

Pertemuan ini menarik perhatian global, mengingat status Prabowo sebagai presiden terpilih yang belum dilantik secara resmi. Momen ini tidak hanya menandai langkah berani dalam diplomasi Indonesia, tetapi juga mencerminkan kompleksitas geopolitik yang akan dihadapi pemerintahan Prabowo pada periode 2024-2029.

Pilar Kebijakan Luar Negeri

Pertemuan Prabowo-Putin dapat dilihat sebagai manifestasi awal dari "good neighbor policy" atau kebijakan bertetangga baik. Dalam kampaye pemilihan presiden, Prabowo sering mengedepankan "good neighbor policy" diproyeksikan menjadi salah satu pilar utama politik luar negeri Indonesia periode 2024-2029. 

Kebijakan ini secara umum menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan semua negara, terlepas dari perbedaan ideologi atau sistem politik. Diplomasi personal Prabowo tampak efektif dalam mengamankan pertemuan dengan Putin, yang didampingi beberapa pejabat tinggi Rusia. 

Gaya diplomasi semacam ini menunjukkan potensi Prabowo untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam diplomasi internasional (Weatherbee, 2024). Meski begitu, absennya Duta Besar Indonesia di Moskow dalam pertemuan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang koordinasi dan protokol diplomatik yang perlu diperhatikan di masa depan.

Dalam pertemuannya dengan Putin, Prabowo menyampaikan prioritas kerjanya saat nanti resmi menjabat sebagai presiden RI periode 2024-2029. Beberapa prioritas mencakup memperkuat ketahanan pangan, ketahanan energi, menambah jumlah dokter, dan beasiswa besar-besaran untuk mahasiswa Indonesia ke luar negeri. 

Lebih lanjut, Prabowo juga menyatakan ketertarikannya untuk mengirim mahasiswa Indonesia menempuh pendidikan di kampus-kampus Rusia. Perundingan bilateral itu juga memasukkan rencana membangun dan mengembangkan reaktor nuklir untuk pembangkit listrik di Indonesia.

Rencana kerja sama nuklir dengan Rusia ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan pengamat. Di satu sisi, hal ini dapat dilihat sebagai langkah strategis untuk diversifikasi sumber energi Indonesia. Namun, di sisi lain, kerja sama ini berpotensi menimbulkan ketegangan dengan negara-negara Barat yang masih memberlakukan sanksi terhadap Rusia.

Namun, implementasi kebijakan ini di tengah ketegangan global pasca invasi Rusia ke Ukraina menimbulkan tantangan tersendiri bagi Indonesia. Pertemuan Prabowo-Putin juga dapat dilihat sebagai upaya Indonesia untuk menyeimbangkan hubungannya dengan berbagai kekuatan global. 

Sebelum bertemu Putin, Prabowo juga telah melakukan kunjungan ke Tiongkok dan bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berusaha untuk tidak terjebak dalam polarisasi geopolitik dan tetap menjaga hubungan baik dengan semua pihak.

Namun, strategi penyeimbangan ini menghadapi tantangan serius. Konflik Ukraina telah memaksa banyak negara untuk memilih pihak, dan posisi netral Indonesia mungkin sulit dipertahankan dalam jangka panjang (Emmers, 2024). 

Prabowo perlu berhati-hati agar kebijakan good neighbor tidak ditafsirkan sebagai dukungan terhadap agresi Rusia. Tafsir semacam ini dikawatirkan berpotensi merusak hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat dan sekutunya di kawasan.

Di sisi lain, pertemuan ini juga mencerminkan keinginan Indonesia untuk memperluas dan memperdalam hubungan bilateral dengan berbagai negara, termasuk Rusia. Putin mengakui hubungan bilateral RI-Rusia dalam keadaan yang baik, terlihat dari kerja sama di bidang ekonomi dan perdagangan, pendidikan, dan sosial budaya. 

Kabarnya, kedua negara juga menyepakati keberadaan kantor konsulat Rusia di Denpasar. Mungkin ada kepentingan yang lebih strategis ketimbang keberadaan Konsulat Rusia itu sekedar mengurus warga Rusia di Pulau Dewata.

Namun, peningkatan hubungan dengan Rusia harus diimbangi dengan pertimbangan terhadap sanksi internasional yang masih berlaku terhadap Moskow. Bagi Indonesia, sanksi internasional bagi Rusia tampaknya bukan menjadi ranah bilateral kedua negara.

Dalam konteks regional, good neighbor policy yang ditunjukkan melalui pertemuan Prabowo-Putin ini juga dapat memperkuat posisi Indonesia di ASEAN. Sebagai negara terbesar di kawasan, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan di Asia Tenggara (Acharya, 2023). 

Dengan menjalin hubungan baik dengan berbagai kekuatan global, Indonesia dapat memainkan peran sebagai jembatan antara ASEAN dan negara-negara besar seperti Rusia, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Kebetulan saja Rusia memiliki kepentingan di Asia Tenggara melalui kedekatan tradisionalnya dengan Vietnam. 

Namun, peran ini juga menghadirkan tantangan tersendiri. Perbedaan pandangan di antara negara-negara ASEAN mengenai isu-isu seperti Laut China Selatan dan hubungan dengan kekuatan besar dapat mempersulit posisi Indonesia.

Prabowo harus mampu menyeimbangkan kepentingan nasional Indonesia dengan kepentingan kolektif ASEAN, sambil tetap menjaga hubungan baik dengan negara-negara di luar kawasan.

Implementasi

Implementasi good neighbor policy juga harus mempertimbangkan dinamika internal Indonesia. Kebijakan luar negeri yang terlalu condong ke salah satu pihak dapat memicu kritik dari oposisi dan masyarakat sipil.

Prabowo harus mampu menjelaskan manfaat dari pendekatan ini kepada publik Indonesia, sambil tetap menjaga transparensi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri.

Pada umumnya, isu-isu internasional tidak terlalu menjadibperhatian masyarakat Indonesia. Namun, isu-isu Palestina dan kedekatan dengan China, misalnya, menjadi sumber sensitivitas publik di negeri ini.

Tantangan lain yang dihadapi Prabowo adalah memastikan bahwa kerja sama yang dijalin dengan negara-negara lain tidak merugikan kepentingan nasional atau membahayakan kedaulatan negara. Ini termasuk menghindari ketergantungan berlebihan pada satu negara atau blok negara tertentu, baik dalam hal ekonomi maupun keamanan.

Ke depannya, implementasi good neighbor policy ini perlu diikuti dengan langkah-langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral dengan berbagai negara. Ini bisa meliputi peningkatan kerja sama ekonomi, pertukaran budaya, kerja sama pendidikan, serta kolaborasi dalam isu-isu global seperti perubahan iklim dan keamanan siber.

Ulasan di atas menegaskan bahwa pertemuan langka antara Prabowo dan Putin dapat dilihat sebagai simbol dari good neighbor policy yang akan menjadi salah satu pilar utama politik luar negeri Indonesia di periode 2024-2029. 

Isu-isu domestik berkaitan dengan kebijakan luar negeri mengenai siapa sosok Menteri Luar Negeri (Menlu) dan sejauh mana kedekatan Menlu mendatang dengan Presiden terpilih Prabowo bisa menjadi faktor pendukung  keberhasilan diplomasi negeri ini di lima tahun ke depan.

Implementasi kebijakan ini memang menghadapi berbagai tantangan kompleks, mulai dari menyeimbangkan hubungan dengan kekuatan-kekuatan global yang saling bersaing, menjaga kohesi ASEAN, hingga memastikan kebijakan luar negeri tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan aspirasi masyarakat Indonesia. 

Keberhasilan Prabowo dalam mengatasi tantangan-tantangan ini akan menentukan efektivitas good neighbor policy dan posisi Indonesia di kancah internasional selama periode kepemimpinannya.