Lembaga-lembaga pendidikan juga memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan budaya dan sosial ini. Mereka dapat berkontribusi dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam kurikulum dan program studi terkait energi, serta mendorong partisipasi perempuan dalam bidang-bidang ini sejak dini.
Dengan memperkenalkan isu-isu energi dan diplomasi kepada mahasiswi sejak awal, lembaga-lembaga itu dapat menginspirasi dan mempersiapkan mereka untuk terlibat dalam upaya-upaya transisi energi global (Marquez, 2022).
Di samping itu, organisasi-organisasi masyarakat sipil dan kelompok advokasi perempuan juga memiliki peran penting dalam mengkampanyekan partisipasi perempuan dalam diplomasi energi. Mereka dapat menjadi suara bagi perempuan dan mendorong perubahan kebijakan yang lebih inklusif.
Pada 2016, sekitar 190 pihak telah menandatangani Paris Agreement sebagai wujud kerja sama mengantisipasi perubahan iklim. Mereka juga mendorong investasi untuk pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan. Sebagai salah satu pihak, Indonesia berkomitmen yang kuat dalam memerangi perubahan iklim dengan secara bertahap.
Oxfam, misalnya, menegaskan urgensi transisi energi adil. Lebih lanjut, Oxfam mengharapkan masyarakat ---khususnya perempuan--- mendapatkan kompensasi yang adil atas kerugian yang diakibatkan oleh proyek-proyek energi atau kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim.
Direktur Eksekutif Jaringan Perempuan untuk Energi Berkelanjutan (WeSENet), Maria Gonzalez (2023) menjelaskan upaya mendorong organisasi-organisasi energi internasional untuk memprioritaskan kesetaraan gender dan melibatkan lebih banyak perempuan dalam proses pengambilan keputusan terkait energi.
Mengatasi tantangan budaya dan sosial yang menghalangi partisipasi perempuan dalam diplomasi energi global bukanlah tugas yang mudah. Namun, upaya ini sangat penting untuk memastikan bahwa transisi energi yang kita upayakan benar-benar inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Dengan melibatkan perspektif dan suara perempuan dalam diplomasi energi, kita dapat memastikan bahwa kebutuhan dan prioritas seluruh lapisan masyarakat (termasuk perempuan) dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Hanya dengan demikian, kita dapat mencapai transisi energi yang benar-benar transformatif dan membawa manfaat bagi semua.
