Diplomasi "Sea of Peace" Meminimalkan Resiko Geopolitik di Laut China Selatan

Sebagai respon, Indonesia mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat pertahanan maritimnya.

Pertama, modernisasi kekuatan Angkatan Laut menjadi prioritas utama dalam upaya Indonesia menjaga kedaulatan dan stabilitas keamanan di LCS. Indonesia telah mengalokasikan anggaran yang substansial untuk pengadaan kapal perang modern, peningkatan fasilitas pangkalan, serta pengembangan sistem radar dan pengawasan maritim. 

Kehadiran kapal-kapal perang canggih di perairan sekitar Kepulauan Natuna, yang berbatasan langsung dengan LCS, merupakan demonstrasi kekuatan dan komitmen Indonesia dalam mempertahankan integritas wilayahnya. Penguatan kapabilitas ini tidak hanya berfungsi sebagai deterrent terhadap potensi ancaman, tetapi juga meningkatkan kapasitas Indonesia dalam melakukan operasi keamanan laut dan merespon situasi darurat.

Kedua, selain penguatan alutsista, Indonesia juga fokus pada pengembangan infrastruktur pertahanan di pulau-pulau terluar. Pembangunan fasilitas militer, seperti pangkalan angkatan laut, lapangan udara, dan pos pengamanan di Kepulauan Natuna dan pulau-pulau strategis lainnya. 

Pembangunan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kehadiran dan kontrol Indonesia atas wilayah kedaulatannya. Keberadaan infrastruktur pertahanan yang memadai tidak hanya meningkatkan kesiapsiagaan militer, tetapi juga mengirimkan sinyal kuat tentang determinasi Indonesia dalam menjaga keutuhan teritorialnya.

Langkah ketiga, Indonesia secara konsisten menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, terutama United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), dalam menyelesaikan persengketaan di LCS. Indonesia mendorong semua pihak untuk menahan diri dari tindakan provokatif, mengedepankan dialog, dan memanfaatkan mekanisme diplomasi multilateral seperti ASEAN dalam mengelola perselisihan. 

Keempat, melalui ASEAN, Indonesia aktif mempromosikan implementasi Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) dan mendorong percepatan perundingan Code of Conduct (COC) yang mengikat secara hukum. Diplomasi Indonesia juga diwujudkan melalui inisiatif-inisiatif kerja sama praktis di bidang maritim. 

Kelima, Indonesia menginisiasi berbagai proyek kolaboratif.  Beberapa di antaranya adalah latihan bersama di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan laut, riset kelautan, serta penanggulangan bencana dan kejahatan lintas negara lainnya. 

Kerja sama ini bertujuan membangun rasa saling percaya, memperkuat kapasitas regional, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyelesaian sengketa secara damai. Pada akhirnya, langkah-langkah strategis ini berkontribusi pada penguatan kedaulatan wilayah Indonesia.

Dalam perspektif realisme neoklasik, pendekatan Indonesia yang menggabungkan penguatan pertahanan maritim dan diplomasi sea of peace mencerminkan interaksi dinamis antara tekanan sistemik dan faktor-faktor domestik. Ancaman yang muncul dari ketegangan di LCS dan potensi kerugian bagi kepentingan nasional mendorong Indonesia untuk meningkatkan kapabilitas militernya sebagai respon terhadap distribusi kekuasaan regional. 

Namun, preferensi elit politik, opini publik, pertimbangan ekonomi, dan pembangunan juga membentuk pilihan Indonesia untuk secara simultan mengedepankan diplomasi dan kerja sama.