Di samping itu, teori ini menegaskan  kesadaran bersama mengenai kepentingan mereka di dunia yang masih didominasi oleh negara-negara Utara atau Barat (Acharya, 2014).
Dalam konteks ini, kebijakan luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan perhatian khusus pada penguatan kerja sama Selatan-Selatan.Â
Pendekatan post-kolonial tampaknya telah mempengaruhi arah kebijakan luar negeri Indonesia dalam mendorong kerjasama dengan negara-negara berkembang lainnya.
Dalam pidato pada KTT Gerakan Non-Blok (GNB) di Baku, Azerbaijan, pada 2019, Presiden Jokowi menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama Selatan-Selatan dan solidaritas negara-negara berkembang.
Dapat dipahami bahwa  pendekatan ini mendorong menghilangkan ketergantungan negara-negara Dunia Selatan dari negara-negara Utara (Barat) dalam aspek ekonomi, politik, dan keamanan (Acharya, 2014).Â
Ketidakseimbangan Kekuatan
Indonesia, seperti banyak negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, memiliki sejarah panjang sebagai negara jajahan. Pengalaman kolonialisme di bawah kekuasaan Belanda selama berabad-abad yang telah membentuk cara Indonesia memandang dirinya dan dunia.
Meskipun Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945, warisan kolonial masih mempengaruhi dinamika hubungan Indonesia dengan negara-negara lain, terutama dengan negara-negara bekas penjajah.
Salah satu aspek penting dari warisan kolonial adalah ketidakseimbangan kekuasaan dalam sistem internasional. Negara-negara bekas penjajah, yang sebagian besar merupakan negara-negara maju di Barat, masih memiliki pengaruh yang besar dalam politik, ekonomi, dan budaya global (Nkrumah, 1965).Â
Di sisi lain, negara-negara bekas jajahan, yang sebagian besar merupakan negara-negara berkembang di Selatan, seringkali menghadapi tantangan dalam menghadapi dominasi negara-negara maju dan memperjuangkan kepentingan mereka.
