- Menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan banyak negara seperti Jepang, Australia, Selandia Baru dan India.
Secara umum, ketiga presiden ini melanjutkan reformasi pasar yang diinisiasi IMF di tengah tantangan politik yang besar. Kebijakan-kebijakan di atas hanya sebagian saja dari liberalisasi ekonomi yang berlanjut di sepanjang periode 1998 hingga 2004.
Masalah
Namun demikian, liberalisasi ekonomi misi tidak berjalan di ruang hampa. Intervensi politik telah terjadi sejak awal reformasi ekonomi IMF dijalankan pada akhir pemerintahan Suharto.Â
Kebijakan pemerintah menutup bank-bank swasta nasional ternyata harus berhadapan dengan pemilik bank-bank itu yang ternyata adalah keluarga, kerabat, dan kroni pemimpin pemerintahan pada saat itu.Â
Insiden-insiden semacam terus berlangsung walaupun pemerintahan berganti dalam sistem politik demokratis. Demokrasi ternyata tidak bisa menghilangkan korupsi dalam praktek pemerintahan di Indonesia.
Apalagi ketika demokratisasi paska-1998 memerlukan biaya yang tidak sedikit. Akibatnya politik dipakai menjadi alat kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.Â
Kepentingan ekonomi jangka pendek menjadi pola teratur bagi pemerintahan baru untuk menempatkan orang-orang terdekatnya dan se-partai politik. Akibatnya, istilah all-the president (wo)men muncul.Â
Masa transisi ekonomi dan politik pada 1998-2004 memang menunjukkan komitment kuat Indonesia menjadi negara demokratis dan bangkit dari krisis ekonomi. Di tengah naik dan turunnya pemerintahan dari Presisen BJ. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Â dan Presiden Megawati Sukarnoputri, reformasi ekonomi tetap berlanjut.
Kontroversi kebijakan ekonomi liberal berjalan berdampingan dengan reformasi politik demokratis. Salah satu hasil positifnya adalah bahwa Indonesia melalui pemerintahan Presiden Megawati berhasil 'lulus' dari bimbingan IMF.
Dalam konteks perjalanan waktu 1998-2004, satu hal yang tetap adalah tetap berlanjutnya liberalisasi ekonomi. Sementara itu, demokratisasi di Indonesia mengalami goncangan.Â
