Politik Reformasi Ekonomi Indonesia 1998-2004

Pemilihan presiden 2024 pasti melahirkan pemimpin baru bagi Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden baru akan memerintah Indonesia mulai 20 Oktober 2024. Pemerintahan baru dengan struktur kabinet baru juga akan dibentuk oleh pemerintahan baru.

Namun demikian, ada satu hal yang tidak berubah, yaitu sistem ekonomi Indonesia. Berbagai pilpres demokratis sejak 1999 hingga 2024 tidak mampu menawarkan sistem ekonoki alternatif yang berbeda dari ekonomi liberal.

Sejak 1998, reformasi ekonomi telah menempatkan Indonesia di bawah cengkeraman sistem ekonomi liberal. Sejak itu pula, Indonesia seolah tidak berkutik dan terjebak di jalan pembangunan ekonomi liberal.

Baca juga: Liberalisasi Ekonomi Orde Baru: Capaian dan Masalahnya

Mengenai soal ini, kita dapat belajar dari periode 1998 hingga 2004 ketika Indonesia harus menjalankan reformasi ekonomi di bawah bimbingan International Monetary Fund (IMF). Reformasi itu mau tidak mau menuntun Indonesia menjalankan pembangunan ekonomi seperti yang kita alami sekarang.

Krisis ekonomi dan politik

Jatuhnya rezim Orde Baru Soeharto telah memaksa Indonesia melakukan perubahan radikal model ekonomi dari yang sebelumnya tertutup dan sentralistis menjadi terbuka pasar global. Secara fundamental, krisis 1998 telah memaksa Indonesia meninggalkan sistem ekonomi etatis warisan Suharto.

Selain itu, krisis ekonomi 1997 seolah menjadi semacam hukuman dari gelombang liberalisasi ekonomi global terhadap kesalahan tata kelola ekonomi Indonesia. Menurut MacIntyre (2001), kehancuran kekuasaan politik penguasa otoriter yang didukung konglomerat menimbulkan momentum bagi kaum reformis pro-pasar untuk mengendalikan kebijakan ekonomi. 

Baca juga: Belajar dari Kebijakan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Presiden Sukarno

Krisis ekonomi menjadi pintu masuk bagi reformasi ekonomi Indonesia yang dibimbing oleh IMF. Pemerintahan-pemerintahan transisi Habibie, Gus Dur dan Megawati kemudian melanjutkan program-program pemangkasan subsidi, restrukturisasi bank dan deregulasi yang disyaratkan IMF. 

Baca juga: Nasib Populisme Jokowi

Bagi Liddle (2001), agenda besar liberalisasi ekonomi Indonesia tetap berlanjut, meski menghadapi tentangan politik dari partai oposisi dan serikat buruh. Reformasi ekonomi dan liberalisasi politik paska-1998 telah memungkinkan kelompok-kelompok baru muncul sebagai aktor berpengaruh di Indonesia. 

Berbeda dengan beberapa negara di Asia yang mengalami krisis ekonomi 1997, Indonesia tidak hanya menjalankan reformasi ekonomi, tetapi juga mengalami demokratisasi di bidang politik.