Pengaruh Populisme Jokowi terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Sementara Plagemann & Destradi (2019) menemukan bahwa tingkat agresivitas populisme seorang pemimpin berpengaruh signifikan terhadap seberapa destruktif kebijakan luar negeri yang diambil. Semakin tinggi tingkat populisme dan provokatif bahasa yang digunakan, semakin konfrontatif dan merusak hubungan internasional suatu negara.

Meski demikian, dampak populisme terhadap kebijakan luar negeri bergantung pada faktor-faktor domestik seperti desain institusional politik luar negeri suatu negara (Oppermann & Spencer, 2019). 

Di negara dengan checks and balances antar cabang kekuasaan yang kuat seperti Amerika Serikat, kecenderungan unilateralis dan destruktif akibat populisme pemimpin eksekutif bisa diimbangi dengan peran Kongres atau aktor-aktor diplomatik profesional lainnya.

Dengan demikian, memahami konteks domestik suatu negara penting untuk bisa memprediksi seberapa signifikan pengaruh ideologi populis pemimpinnya terhadap kebijakan luar negeri yang diambil.

Diplomasi Populis
Sejak terpilih menjadi presiden pada 2014, populisme Jokowi kerap dikaitkan dengan perubahan arah kebijakan luar negeri Indonesia.

Menurut Anwar (2019), watak populis dan kecenderungan pragmatis Jokowi turut memengaruhi keputusan-keputusan strategis hubungan luar negeri Indonesia. 

Terdapat dua konsep utama kebijakan luar negeri era Jokowi yang merepresentasikan pengaruh populisme, yakni konsep 'poros maritim' dan prioritas diplomasi ekonomi.

Pertama, konsep poros maritim merupakan penekanan baru pada isu-isu kelautan dan kedaulatan maritim Indonesia. Konsep ini terkait agenda domestik populis Jokowi dalam membangun konektivitas dan infrastruktur di kawasan timur Indonesia (Arsana & Sutisna, 2018). 

Sebagai negara kepulauan, wacana maritim juga sangat dekat dengan psyche mayoritas rakyat Indonesia sehingga dianggap paling efektif dalam meningkatkan popularitas domestik Jokowi.

Kedua adalah politik luar negeri yang mengedepankan diplomasi ekonomi dengan fokus menarik investasi asing demi pembangunan infrastruktur dalam negeri dan menopang pertumbuhan ekonomi tinggi. 

Strategi ini merupakan derivasi dari agenda populer Jokowi dalam membangun infrastruktur dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia (Laksmana, 2019).