Sepak Terjang Rizal Ramli di Masa Pemerintahan Gus Dur

Krisis ekonomi 1997 hingga 2002 merupakan periode penuh kejutan. Apalagi krisis itu berlangsung bersamaan dengan demokratisasi. 

Sebagai akibat dari krisis ekonomi, sistem ekonomi Indonesia terpaksa menjadi 'pasien' International Monetary Fund (IMF). Lalu, sistem politik berubah dari yang sebelumnya tertutup ala Orde Baru menjadi terbuka.

Tokoh-tokoh oposisi kritis terhadap pemerintahan Orde Baru secara tiba-tiba berganti posisi menjadi bagian dari pemerintahan. Begitu pula dengan seorang tokoh bernama Rizal Ramli.

Baca juga: ASEAN dalam Dinamika Hubungan Internasional di Asia Tenggara

Rizal Ramli dikenal sebagai pribadi yang komplit. Dia adalah seorang ekonom senior, aktivis mahasiswa 1977/1978, dan juga pernah menjadi seorang menteri dalam pemerintahan Indonesia. Krisis ekonomi 1997 di Indonesia telah menempatkan mendiang Rizal Ramli dalam posisi yang penting dan, sekaligus, kontradiktif. 

Pada periode 1997 hingga awal 1999, Rizal adalah pejuang demokrasi yang kritis pada kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah yang didikte IMF melalui reformasi ekonomi. Naiknya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Presiden Indonesia membawa Rizal menjadi seorang birokrat. 

Dalam kurun waktu 1 tahunan (2000-2001), Rizal berpindah jabatan mulai dari Kepala Badab Urusan Logistik ( BULOG), Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri (EKUIN), hingga Menteri Keuangan (Menkeu).

Baca juga: Urgensi Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Konflik dan Kerjasama

Reformasi ekonomi IMF merupakan salah satu program yang diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Gus Dur (1999-2001). Program ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia yang terpuruk akibat krisis moneter 1997-1998.

Pada tahap pertama, reformasi ekonomi IMF di Indonesia berjalan cukup lancar. Pemerintah berhasil memenuhi persyaratan IMF, dan perekonomian Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. 

Baca juga: Review Buku #1: Ancaman Demokrasi Dari Atas

Namun, pada tahap kedua, reformasi ekonomi IMF mulai menemui hambatan. Pemerintah mulai menerapkan sejumlah kebijakan ekonomi yang berbeda dari rekomendasi IMF, sehingga hubungan antara pemerintah dan IMF menjadi semakin tegang.

Menteri Rizal Ramli, yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekuin berperan penting dalam reformasi ekonomi IMF pada masa pemerintahan Gus Dur. Ia merupakan salah satu tokoh yang mendukung reformasi ekonomi, namun dengan pendekatan yang berbeda dari IMF.

Rizal Ramli berpendapat bahwa reformasi ekonomi harus dilakukan secara adil dan pro-rakyat. Ia mengusulkan sejumlah kebijakan ekonomi yang lebih berpihak kepada rakyat, seperti, misalnya:
1. Meningkatkan proteksi terhadap industri lokal. Rizal Ramli berpendapat bahwa industri lokal perlu dilindungi dari persaingan dengan perusahaan asing agar dapat berkembang.
2. Meningkatkan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan. Rizal Ramli berpendapat bahwa investasi di bidang pendidikan dan kesehatan penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur. Rizal Ramli berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh Rizal Ramli ini seringkali bertentangan dengan kebijakan-kebijakan yang diusung oleh pemerintah sebelumnya, yang lebih cenderung mendukung liberalisasi ekonomi. 

Rizal Ramli tetap memainkan peran penting dalam reformasi ekonomi IMF. Ia menjadi salah satu tokoh yang menyuarakan pentingnya reformasi ekonomi yang adil dan pro-rakyat. Kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh Rizal Ramli juga menjadi inspirasi bagi pemerintah Indonesia untuk menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih berpihak kepada rakyat.

Melawan Reformasi Ekonomi?
Posisi Menteri Rizal Ramli dalam reformasi ekonomi IMF dapat dikategorikan sebagai berikut:
1. Pemimpin reformasi ekonomi yang pro-rakyat. Rizal Ramli merupakan salah satu tokoh yang memimpin reformasi ekonomi IMF. Ia mengusulkan sejumlah kebijakan ekonomi yang lebih berpihak kepada rakyat, seperti meningkatkan proteksi terhadap industri lokal, meningkatkan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan, dan meningkatkan pembangunan infrastruktur.
2. Pelopor reformasi ekonomi yang inklusif. Rizal Ramli merupakan salah satu pelopor reformasi ekonomi yang inklusif. Ia berpendapat bahwa reformasi ekonomi harus dilakukan secara adil dan menguntungkan semua pihak, termasuk rakyat.
3. Tokoh yang kontroversial. Rizal Ramli merupakan tokoh yang kontroversial. Ia sering berselisih dengan sejumlah menteri lain, termasuk Laksamana Sukardi, terkait dengan kebijakan ekonomi.

Konflik antara Rizal Ramli dan Laksamana Sukardi ini akhirnya berujung pada pengunduran diri Rizal Ramli dari Kabinet Persatuan Nasional pada tahun 2000. Pengunduran diri Rizal Ramli ini dianggap sebagai kekalahan bagi pendukung reformasi ekonomi yang pro-rakyat.

Peran dan posisi Menteri Rizal Ramli dalam reformasi ekonomi IMF pada masa pemerintahan Gus Dur cukup signifikan. Ia menjadi salah satu tokoh yang menyuarakan pentingnya reformasi ekonomi yang adil dan pro-rakyat. 

Dengan trademark seperti itu, Rizal juga kemudian diminta Presiden Jokowi menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia sejak 12 Agustus 2015 hungga 27 Juli 2016. Seperti sepak terjang sebelumnya, Rizal pun berbeda pandangan dengan beberapa menteri dan, bahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla. 

Mendiang Rizal Ramli memang seorang tokoh kontroversial. Popularitas itu seringkali membuatnya lebih dikenal masyarakat, padahal beberapa ide kontroversial Rizal ternyata memiliki tujuan yang baik bagi rakyat banyak. 

Rizal Ramli telah meninggal dunia di awal Januari ini. Walau begitu, kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh Rizal Ramli masih menjadi inspirasi bagi pemerintah Indonesia. 

Kebijakan ekonomi yang lebih berpihak kepada rakyat menjadi komitmen dasar Rizal Ramli, walau kontroversial dan harus berhadapan dengan sesama anggota kabinet pemerintahan.