Salah satu pertanyaan dari panel ahli pada debat ketiga calon presiden (capres) di 7 Januari lalu adalah peran dan posisi Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan (KSS). Pertanyaan ini menarik karena masyarakat jarang mengetahui soal KSS itu.
Sebelum membahas isu ini lebih lanjut, pandangan ketiga calon presiden Indonesia 2024 mengenai posisi Indonesia dalam kerja sama Selatan-Selatan perlu disampaikan. Dengan cara ini, kita bisa menempatkan pandangan capres itu sebagai titik awal bahasan tentang Indonesia dan KSS.
Pandangan Capres
Pada debat ketiga itu, capres Anies Baswedan menyatakan bahwa Indonesia harus menjadi kekuatan utama dalam memperkuat solidaritas Selatan dan memimpin agenda pembangunan.Â
Indonesia perlu meningkatkan peran dalam forum G20 untuk mewakili suara negara berkembang. Menurut Anies, KSS harus dioptimalkan untuk transformasi ekonomi yang berkeadilan.
Lalu, capres Ganjar Pranowo menjelaskan pentingnya Kerjasama Selatan-Selatan untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Indonesia perlu menjadi role model bagi negara berkembang dalam pembangunan berkelanjutan dan inklusif lewat program SDGs. Oleh karena itu, Ganjar mendorong kerja sama teknis dan investasi infrastruktur menjadi fokus utama untuk memperkuat hubungan Selatan-Selatan.
Sementara itu, capres Prabowo Subianto berpandangan Indonesia harus mengambil kepemimpinan regional Asia Tenggara dan menjadi kekuatan penting dalam G20. Melalui forum khusus kerjasama Selatan seperti D-8 dan Non-Aligned Movement (NAM) atau Gerakan Non-Blok(GNB), Indonesia harus menjaga kepentingan negara berkembang agar tidak dieksploitasi negara maju. Bagi Prabowo, tujuan KSS adalah meningkatkan kemandirian ekonomi sebagai prinsip utama KSS.
Ketiga capres tampaknya memahami apa dan bagaimana KSS, serta peran atau posisi Indonesia. Sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar keempat dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia kerap diagkat sebagai sebuah middle power dalam hubungan internasional kontemporer.
Middle Power dan KSS
Istilah middle power mengacu pada negara yang bukan termasuk great power dengan kekuatan material yang dominan, namun juga bukan negara lemah dan terbelakang. Dengan menggunakan istilah ini, Indonesia sudah mendefinisikan peran dan posisinya dalam KSS.
Melalui KSS, Indonesia berbagi pengalaman development dan best practices kepada sesama negara Selatan. Seiring dengan itu, Indonesia juga menginisiasi pembentukan koalisi dan sinergi di antara emerging powers. Tujuannya adalah melakukan reformasi tata kelola ekonomi politik global agar lebih adil dan inklusif bagi negara sedang berkembang.
