Kebijakan Luar Negeri Indonesia, Jika Ganjar Pranowo Terpilih Menjadi Presiden 2024-2029

Penekanan pada diplomasi ekonomi dan memanfaatkan bonus demografi dapat menjadi semacam domain baru yang bisa digarap lebih optimal, tanpa meninggalkan poros utama politik luar negeri Indonesia selama ini. 

Fokus pada kekuatan ekonomi membedakan cara Ganjar dengan Presiden Jokowi dalam mengelola hubungan luar negeri Indonesia. Sedangkan Jokowi lebih pada upaya membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia. 

Memang belum diketahui sejauh mana pandangan capres Ganjar ---dan juga capres Anies Baswedan--- akan menerjemahkan ke tataran tindakan nyata/kongkrit di lapangan. Masih ada 2 sesi debat lagi untuk menunggu sejauh mana Ganjar menjawab potensi ancaman kesatuan wilayah Indonesia dari kekuatan asing.

Apakah Ganjar berani membuat pernyataan tegas seperti Jokowi pada debat capres 2014? Ketika itu, Jokowi secara tegas menjawab "... jika ada yang mengganggu kedaulatan nasional, kita bikin rame." 

Kenyataannya beberapa bulan setelah memerintah, Jokowi melalui Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan penangkapan kapal-kapal ilegal di wilayah perairan Indonesia. 

Praktek diplomasi ini membuat kaget negara-negara tetangga yang telah bertahun-tahun menikmati keuntungan dari praktek ilegal mereka di lautan Indonesia.

Ganjar dan Anies cenderung lebih menempuh jalur diplomatis ketimbang Prabowo yang lebih lugas dan frontal dalam berbicara ketika menjawab pertanyaan seorang Duta Besar negara sahabat di CSIS, Jakarta, pada awal November lalu.

Ganjar memang tegas dalam pelaksanaan kebijakan ketika menjabat Gubernur Jawa Tengah pada masalah korupsi dan radikalisasi. Namun ketegasan itu masih terbatas dilakukan Ganjar di tingkat domestik atau wilayah kerjanya di sebuah provinsi.

Masih ditunggu sikap tegas capres Ganjar dan capres Anies dalam menghadapi masalah-masalah internasional yang mengganggu kepentingan nasional Indonesia. Mungkin saja, kedua capres memiliki cara lain untuk memperlihatkan ketegasan diplomasi dengan negara lain, tanpa harus meniru capres Prabowo atau Presiden Jokowi.

Pada dasarnya, Ganjar Pranowo ingin peran dan pengaruh Indonesia sebagai kekuatan baru ekonomi global yang disegani semakin meningkat di kancah internasional. Jadi secara garis besar, prinsip bebas-aktif tetap relevan dan berkelanjutan jika Ganjar Pranowo memang dipilih sebagai Presiden Indonesia untuk periode 2024-2029 mendatang.