Sejalan dengan itu, Prabowo Subianto dari Partai Gerindra turut menegaskan politik luar negeri bebas-aktif sebagai tradisi yang akan tetap dipegang teguh.
Prabowo menekankan diplomasi sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan nasional, dengan tetap mempertimbangkan kewajiban dan tanggung jawab Indonesia di dunia internasional (Subianto, 2023).
“Dan tentu saja strategic autonomy maupun inclusive engagement ini yang hari ini rasa-rasanya Kementerian Luar Negeri tentu saja sebagai baris terdepan untuk menyiapkan segala sesuatunya dari perubahan yang terjadi secara global,” papar Prabowo (Subianto, 2023).
Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo, menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia dengan prinsip bebas-aktif tetap akan dipertahankan pada masa kepemimpinannya.
Menurutnya, “bebas” tidak berarti tanpa arah, melainkan kebebasan untuk merumuskan strategi politik luar negeri secara mandiri dan “aktif” diartikan sebagai sikap proaktif dengan berbagai inisiatif baru demi kepentingan nasional (Pranowo, 2023).
Lebih lanjut, Ganjar ingin memanfaatkan diplomasi Indonesia untuk mencapai sejumlah sasaran strategis yang terkait erat dengan agenda nasional.
“Saya kira kondisi ini hari ini penting untuk kita bicarakan gaya dalam konteks pergaulan dunia kita akan sering banyak berbicara para diplomat kita kita mintakan untuk sering berbicara bagaimana kepentingan bilateral dan multilateral bisa diselesaikan sekali lagi untuk kepentingan bersama dan sama-sama saling menguntungkan,” tegas Ganjar (Pranowo, 2023).
Dari visi ketiga calon presiden ini, terlihat adanya kesamaan prinsip dalam mempertahankan politik luar negeri bebas-aktif Indonesia. Persamaan ketiga capres itu tampak pada beberapa isu, seperti:
1. Mempertahankan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
2. Menjaga hubungan baik dengan berbagai negara tanpa memihak ke kekuatan tertentu.
3. Mendorong peran Indonesia yang lebih aktif dalam berkontribusi pada tata kelola dan perdamaian global.
