Menlu Thailand Don Pramudwinai mengklaim bahwa inisiatif Bangkok untuk bertemu beberapa kali dengan perwakilan junta Myanmar sebagai pendekatan lain untuk menyelesaikan krisis di negara itu. Inisiatif itu sudah tiga kali diselenggarakan Thailand.
Menlu Thailand juga menegaskan arti penting dan dasar dari inisiatif Bangkok itu di Pertemuan ke-56 Menlu ASEAN (AMM). Pertemuan ketiga atau terakhir yang diinisiasi Thailand bahkan mengundang seluruh menlu ASEAN dan junta Myanmar pada Juni 2023.
Namun demikian, pertemuan itu dikritisi oleh banyak negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia selaku ketua ASEAN tahun 2023. Akibatnya, pertemuan itu hanya dihadiri Menlu Laos dan menlu yang ditunjuk junta Myanmar yang hadir dalam pertemuan itu.
Yang menarik adalah bahwa pihak Thailand sendiri mengakui bahwa pertemuan itu bersifat informal dan tidak dilaksanakan dalam kerangka ASEAN. Pengakuan ini perlu diapresiasi mengingat pertimbangan legitimasi jika mengundang junta Myanmar ke pertemuan setingkat ASEAN.
Prinsip Dasar
Perbedaan pendekatan dalam penyelesaian krisis Myanmar itu merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dibantah oleh semua negara anggota ASEAN. Sejak junta militer menggulingkan pemerintahan demokratis pada 1 Februari 2021, krisis politik Myanmar telah menambah persoalan regional bagi ASEAN.
Akibat krisis berkepanjangan di Myanmar, organisasi regional itu dipandang gagal menyelesaikan persoalannya sendiri. Bahkan, berbagai upaya damai di tingkat regional, pelibatan negara-negara besar, dan organisasi internasional (Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB) tetep tidak mampu melunakkan junta militer Myanmar.
Meski demikian, negara-negara anggota ASEAN menyadari prinsip dasar bagi penyelesaian damai bagi krisis politik Myanmar. Prinsip itu adalah komitmen regional bahwa dialog inklusif di antara seluruh pemangku kepentingan di Myanmar merupakan “satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini.”
Kesepakatan lain adalah bahwa pertemuan menlu se-ASEAN telah bersepakat bahwa seluruh keluarga ASEAN ingin melihat Myanmar kembali bergabung dalam berbagai pertemuan ASEAN dan dengan negara-negara mitra.
Dalam perbedaan pendekatan itu, Indonesia memandang pendekatan Thailand itu telah menyalahi mandat 5PC. Sedangkan pihak Thailand sendiri mengakui inisiatif pertemuan itu bersifat alternatif dan informal.
