Tantangan Berat Indonesia sebagai Ketua ASEAN

Sikap tegas dan netral ASEAN itu sangat berbeda dengan sikap negara-negara anggota ASEAN secara individual. Dalam krisis politik Myanmar, misalnya, negara Indoensia, Malaysia, dan Singapura bersikap keras terhadap pemerintahan militer Myanmar. 

Sikap itu berbeda dengan negarapnegara lain, termasuk Thailand, Vietnam, Laos, dan Kamboja yang cenderung ‘diam’ menyikapi perilaku kekerasan rezim militer Myanmar kepada rakyatnya. 

Tantangan Indonesia

Dengan konteks regional seperti itu, Indonesia menerima estafet keketuaan ASEAN pada 2023 dari tangan Kamboja. Indonesia memfokuskan keketuaannya pada perluasan kerja sama ekonomi ASEAN. 

Selain itu, Indonesia telah memutuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ASEAN dengan menstabilkan perdagangan dan meningkatkan akses ke pasar. Presiden Joko Widodo telah menyatakan optimisme bahwa ASEAN akan tetap relevan dan menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang damai dan stabil.

Namun demikian, optimisme ini perlu diimbangi dengan kemampuan Indonesia mengatasi tiga tantangan diplomatik yang berpotensi memecah belah ini untuk memastikan keberhasilan selama kepemimpinannya. Indonesia harus menghadapi tiga tantangan besar sebagai ketua ASEAN pada tahun 2023.

Yang pertama adalah fokus pada perluasan kerja sama ekonomi di antara negara-negara anggota ASEAN. Indonesia juga bermaksud membangun konsensus tentang ketahanan pangan dan energi, prioritas utama kawasan. 

Tantangan kedua adalah krisis yang sedang berlangsung di Myanmar, yang telah meningkat menjadi perang saudara habis-habisan.

Krisis ini telah mencuri sebagian besar sorotan dari agenda politik-keamanan lainnya dan Indonesia harus menunjukkan kepemimpinannya dengan mencari penyelesaian atas konflik ini. 

Indonesia telah menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap junta Myanmar dan memberikan bantuan melalui Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan ASEAN untuk penanggulangan bencana (ASEAN Humanitarian Action/AHA), tetapi masih banyak yang harus dilakukan.

Tantangan ketiga adalah mengimplementasikan Konsensus Lima Poin yang dikeluarkan pada KTT Khusus ASEAN mengenai Myanmar di Jakarta pada 2021. Hingga saat ini, pelaksanaan konsesus itu hanya mengalami sedikit kemajuan dan lebih banyak penentangan dari pihak junta Myanmar.