Kebijakan Luar Negeri Pemerintahan Jokowi: Bebas-Aktif atau Memihak?

Melalui kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Menteri Susi Pudjiastuti menggelamkan kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Kebijakan itu dilakukan dengan membom kapal-kapal nelayan asing.

Akibatnya, pemerintah negara-negara Thailand, Filipina, Malaysia, dan Vietnam protes. Indonesia justru menunjukkan sikap tidak senang dengan perilaku negara-negara itu yang melindungi tindakan pencurian warganegaranya di perairan RI.

Masih banyak contoh lain yang pada dasarnya menunjukkan bahwa sikap bebas-aktif dan tidak memihak RI itu lebih didasarkan pada kepentingan nasional. 

Selama negara-negara lain mendukung kepentingan nasional, maka Indonesia akan menjalin kerjasama saling menguntungkan.

Sikap atau kebijakan itu tidak melulu berdasarkan pada negara mana yang bekerjasama dengan Indonesia. Negara mana pun tanpa pandang bulu akan merasakan sikap tegas Indonesia.

Jepang pernah merasakan sikap Indonesia dengan mengalihkan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ke China. AS juga harus memberikan kepemilikan saham mayoritas PT. Freeport kepada Indonesia.

Catatan mengenai kebijakan bebas-aktif dan tidak memihak itu bukannya tanpa cela atau, bahkan, menutup peluang interpretasi berbeda. Catatan ini juga tidak menegaskan bahwa pemerintahan satu lebih baik atau yang lainnya kurang baik. 

Namun demikian, ulasan ini lebih pada upaya membangun pemahaman bahwa setiap kebijakan luar negeri memiliki konsekuensi bagi kepentingan nasional Indonesia.

Kebijakan luar negeri yang memihak atau tidak memihak diambil lebih disebabkan oleh semangat jaman yang memang berbeda di setiap pemerintahan. 

Setidaknya, catatan ini dapat membantu memahami sikap atau posisi Indonesia dalam menjalankan diplomasi di tahun 2023, termasuk sebagai ketua ASEAN.