Komitmen Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023

Belum selesai keketuaan atau presidensi Indonesia di G20, negara ini mulai disibukkan dengan persiapan awal menjadi Ketua ASEAN pada 2023. 

Tahun depan Indonesia menggantikan Kamboja sebagai ketua bagi satu-satunya organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. 

Bagi Indonesia, posisi ini sangat strategis berkaitan dengan komitmen regional dan prinsip atau doktrin politik luar negeri bebas dan aktif. 

Baca juga: Krisis Myanmar Makin Meningkatkan Kecaman Internasional

Pada berbagai isu internasional, Indonesia mengambil posisi konstruktif dan menawarkan solusi penting bagi penyelesaian krisis.

Menghadapi rivalitas antara Amerika Serikat (AS)-Rusia di kawasan Atlantik dan AS-China di (Indo-)Pasifik, posisi Indonesia cenderung di tengah dan tetap mempertahankan komunikasi dengan berbagai pihak.

Bagi negara-negara lain, Indonesia dianggap sebagai negara yang semakin penting dalam hubungan internasional pada saat ini. Posisi internasional itu terutama muncul dari pengalaman Indonesia menjadi bagian dari solusi terhadap isu-isu yang dihadapi dunia.

Kenyataan itu menyebabkan negara ini dipercaya dan diberikan posisi-posisi penting pada berbagai pertemuan internasional/multilateral, termasuk di G20 dan ASEAN. 

Baca juga: Penguatan ASEAN dalam Penyelesaian Krisis Myanmar

Keberhasilan menjalankan keketuaan G20 menjadi bukti bagi Indonesia di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam diplomasi muktilateral. 

Baca juga: ASEAN Terdampak Perang Rusia dan Ukraina

Bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo, menjalankan tugas sebagai ketua ASEAN menjadi sesuatu yang tidak terelekkan. Kenyataan ini perlu tetap diperhatikan mengingat kecenderungan pemerintahan pertamanya yang lebih berorientasi bilateral dan domestik.

Agenda utama

Indonesia akan secara resmi memegang posisi sebagai Chairman ASEAN  mulai 1 Januari 2023 mendatang. Dalam keketuaannya, Indonesia akan melanjutkan pembahasan tiga isu utama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Tiga isu utama yang diusung Indonesia sebagai presidensi dalam KTT G20 2022 adalah transisi energi berkelanjutan, transformasi digital, dan arsitektur kesehatan global.

Keberlanjutan pembahasan isu-isu G20 tersebut demi mendorong percepatan pemulihan global paska-pandemi di antara negara-negara anggota ASEAN. 

Peran sebagai ketua G20 2022 dan ketua ASEAN 2023 sangat menguntungkan Indonesia dalam mendorong konektivitas pembahasan ketiga isu capaian G20 di tingkat regional.

Namun demikian, Indonesia juga tetap membuka peluang besar membahas isu-isu lain di tingkat ASEAN. Salah satu isu mendesak itu tentu saja adalah upaya ASEAN menyelesaikan krisis Myanmar.

Keketuaan Kamboja dianggap paling bertanggung jawab dalam ketidakmampuan ASEAN menyelesaikan krisis Myanmar. Inisiatif Kamboja di luar skenario ASEAN di awal 2022 ini  menjadi salah satu penyebab bagi kontinuitas krisis itu hingga sekarang.

Isu mendesak lain bagi agenda pembahasan ASEAN di 2023 adalah inisiatif regional dalam merespon krisis, seperti pandemi Covid-19. Isu penting lainnya yang historis adalah bertambahnya anggota ASEAN menjadi 11 negara dengan masuknya Timor Leste.

Kelanjutan 2011

Menjadi Ketua ASEAN sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang baru bagi Indonesia. Posisi ini pernah dipegang Indonesia di 2011 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Keberhasilan pada 2011 itu menjadi capaian strategis bagi pemerintahan kedua SBY.

Pengalaman sebagai Ketua ASEAN 2011 dan G20 2022 menjadikan kapasitas Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Melalui peran dan posisi itu, Indonesia tidak semata menjadi penyelenggara pertemuan tingkat kepala negara atau pemerintahan.

Yang lebih penting adalah Indonesia memiliki struktur kesempatan internasional dalam menentukan agenda pembicaraan di tingkat regional. 

Struktur internasional itu menempatkan Indonesia memiliki pengaruh dalam mewarnai 'hitam dan putihnya' ASEAN, termasuk pada Keketuaan di 2023.

Menengok keketuaan 2011, Indonesia mampu menelurkan sejumlah inisiatif regional, misalnya Implementasi Cetak Biru Komunitas Politik-Keamanan ASEAN dan mendorong pembentukan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) dalam bidang manajemen resolusi konflik.

Selain itu, ASEAN juga mampu menyepakati penguatan kerja sama melalui ASEAN Maritime Forum (AMF). Melalui AMF, penanganan kejahatan lintas negara di antara anggota-anggota ASEAN dapat dilakukan secara komprehensif.

Kesepakatan regional lain adalah tentang kawasan bebas senjata nuklir di kawasan ASEAN. Kesepakatan itu sangat berkontribusi dalam menjadikan ASEAN bersikap kritis terhadap pembentukan pakta pertahanan AUKUS, perang Rusia-Ukraina, dan rivalitas negara-negara besar pada saat ini.

Sementara itu, upaya menindaklanjuti isu G20 saat menjadi ketua ASEAN juga sempat disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada awal Agustus lalu. 

Dasar pertimbangannya adalah relevansi isu-isu itu dengan kondisi saat ini. Suasana geopolitik dan perubahan tren global yang sedang terjadi tampaknya menjadi pendorong munculnya upaya itu.

Serah terima tampuk keketuaan ASEAN telah dilakukan pada KTT ASEAN 10-13 November 2022 di Kamboja. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menyerahkan posisi ketua ASEAN itu kepada Presiden Indonesia, Joko Widodo. Posisi ketua ASEAN 2023 menjadi upaya kongkrit Indonesia menjalankan politik luar negeri  bebas dan aktif.

Seperti telah dipraktekkan selama ini, Indonesia akan tetap menempatkan ASEAN dalam posisi tidak menjadi arena bagi rivalitas global di antara negara-negara besar. 

Posisi itu akan tampak dalam membicarakan berbagai agenda regional mulai di tingkat pertemuan antar-pejabat senior, menteri-menteri terkait, dan di KTT ASEAN 2023.