Dukungan Bank Indonesia terhadap Ekonomi Hijau di Presidensi G20

 

Perhelatan Presidensi Indonesia di G20 melibatkan partisipasi banyak pemangku kepentingan sejak 1 Desember 2021 hingga awal November 2022.

Salah satunya adalah peran serta atau partisipasi hampir semua kementerian, khususnya Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral di Indonesia. Peran BI menjadi tulang punggung pada forum ekonomi global Group of Twenty ini bersama Kementerian Keuangan.

Kedua lembaga pemerintah itu menjadi pelaksana utama dalam agenda setting forum ekonomi itu. Tujuan utama adalah pemulihan ekonomi global dari dampak pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina. Pandemi dan perang tersebut merupakan tantangan berat yang mendorong Indonesia mengerahkan kemampuan diplomatisnya untuk mengelola perbedaan kepentingan di antara anggota-anggotanya.

Baca juga: Peran Strategis Indonesia di G20 Dalam Mengurangi Dampak Perang Rusia-Ukraina

Komitmen BI pada Presidensi G20 ini disampaikan oleh Gubernurnya, Perry Warjiyo. Di berbagai media, Gubernur BI mengajak seluruh anggota G20 untuk berkomitmen bekerja sama mendukung pemulihan ekonomi global melalui kebijakan ekonomi hijau. Pada saat ini, BI sedang bergerak menuju bank sentral hijau.

Sebagai sebuah forum multilateral yang terdiri dari 19 negara dan satu organisasi internasional, isu ekonomi hijau menjadikan G20 memiliki peran penting dalam menyusun aturan main mengenai ekonomi hijau bagi pemulihan ekonomi global dari dua tantangan internasional sekaligus.

Arti Penting
Ekonomi hijau dapat didefinisikan sebagai se buahgagasan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan, kesetaraan sosial masyarakat, dan mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Gagasan itu telah menjadi perhatian dan telah diadaptasi oleh berbagai sektor ekonomi, seperti perbankan, infrastruktur, energi, dan lain-lain di berbagai negara pada saat ini.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa ekonomi hijau dapat diwujudkan dalam banyak cara. Di antaranya adalah mengurangi emisi karbondioksida, pembangunan rendah karbon, transisi bahan bakar fosil, memperkuat kebijakan mitigasi perubahan iklim, dan lain sebagainya.

Baca juga: Diplomasi Multilateral Indonesia pada Presidensi G20

Dalam Presidensi Indonesia di G20 pada 2022, Presiden Joko Widodo  menjadikan ekonomi hijau sebagai salah satu arah strategis. Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia telah memulai inisiatif pembiayaan hijau melalui upaya-upaya penurunan emisi karbon.

Baca juga: Netralitas Diplomasi Indonesia di G20 Melawan Kepentingan Global AS

Komitmen Indonesia menjalankan transisi energi dari fosil ke energi yang lebih ramah lingkungan sebenarnya telah ditunjukkan di COP26 di Glasgow. Namun demikian, transisi itu tidak bisa diwujudkan secara mudah dan cepat mengingat kebutuhan anggaran yang besar dan kesulitan akses terhadap teknologi hijau.

Bagi Indonesia, kedua persoalan itu perlu dicarikan solusinya agar transisi energi hijau tidak membebani masyarakat. Beberapa persoalan dikhawatirkan muncul jika sebuah negara tidak segera melakukan kebijakan berorientasi ekonomi hijau.

Pertama, lambatnya respon terhadap ekonomi hijau dapat mengurangi peluang ekspor. Beberapa negara mulai mengadopsi standar hijau dan mengenakan pajak karbon. Akibatnya, produk ekspor menjadi lebih mahal dan tidak kompetitif.

Masalah kedua ialah kebijakan industri karbon dapat menarik investasi rendah karbon, sehingga negara-negara yang terlambat dalam ekonomi hijau dapat kehilangan potensi investasi. Dalam kondisi itu, kebijakan mengenai industri hijau seperti mobil listrik, bangunan hijau dan lainnya memang sangat diperlukan.

Ketiga, keterlambatan penerapan kebijakan ekonomi hijau dapat mempersulit akses kepada keuangan global. Meningkatnya rekomendasi investor keuangan terhadap sektor keuangan hijau mendorong investasi yang berkaitan pada sektor-sektor yang mendukung ekonomi hijau.

Komitmen Presidensi G20
Arti penting ekonomi hijau itu telah mengirimkan pesan positif kepada komunitas global, khususnya G20, dalam mendukung pemulihan global. Ekonomi hijau tampaknya menjadi salah satu solusi alternatif sesuai dengan tema utama G20 pada Presidensi Indonesia, yaitu Recover Together, Recover Stronger.

Melalui G20, Gubernur BI mengungkap tiga langkah bank sentral untuk membangun ekosistem ekonomi hijau.

Langkah pertama adalah meningkatkan skala instrumen keuangan hijau dan investasi hijau untuk energi hijau. Langkah ini dipandang dapat memainkan peran penting untuk mendorong transisi ekonomi hijau dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Contohnya adalah pegembangan dan penggunaan transportasi bertenaga listrik atau bangunan ramah lingkungan. 

Melalui langkah pertama ini, G20 berhadap dapat menciptakan sumber-sumber baru pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan. Komitmen tersebut juga mendukung pelaksanaan Paris Agreement.

Kedua, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu bekerjasama dalam menjalankan kerangka kerja yang komprehensif bagi kebijakan ekonomi hijau yang berkelanjutan. Presidensi Indonesia mendorong sinergi dan kolaborasi antar berbagai otoritas itu sedini mungkin. Tujuannya adalah membangun ekosistem untuk mendukung infrastruktur ekosistem keuangan berkelanjutan.

Selanjutnya, sinergi antar pemangku kepentingan ekonomi hijau dapat merumuskan regulasi guna mempercepat pembangunan dengan konsep hijau dan berkelanjutan. Selain itu, para pemangku kepentingan perlu memperhatikan harmonisasi antara pertumbuhan ekonomi dengan aspek lingkungan dan sosial agar kebijakan ekonomi hijau dapat menarik lebih banyak investor.

Langkah terakhir adalah menyusun program-program pengembangan kapasitas yang berkelanjutan. Program itu sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi dari masyarakat dan industri, baik di tingkat nasional maupun global. Cara tersebut diharapkan membantu mempercepat pembangunan instrumen ekonomi dan keuangan hijau yang berkelanjutan.

Dalam agenda Presidensi Indonesia di G20, isu keuangan berkelanjutan merupakan salah satu topik dari 6 isu prioritas di bidang keuangan yang akan diangkat pada Presidensi G20 Indonesia. Ekonomi dan instrumen keuangan hijau menjadi bagian dari kebijakan bank sentral di G20 pada 2022 ini.

Dalam rangka merespon pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina, bank sentral menjadi pilar utama dalam pemulihan ekonomi global melalui pembangunan ekosistem instrumen keuangan hijau. Peningkatan instrumen dan investasi hijau dapat memainkan peran penting untuk mendorong ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.

Perkembangan itu dapat mendorong transisi menuju ekonomi dan keuangan yang lebih berkelanjutan, serta menuju emisi gas rumah kaca yang rendah. Dengan cara itu, komitmen Presidensi Indonesia di G20 mendukung ekonomi hijau juga merupakan pelaksanaan dari Perjanjian Paris 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).