Netralitas Diplomasi Indonesia di G20 Melawan Kepentingan Global AS

Bagi Indonesia, diplomasi tidak harus mengeluarkan sebuah negara dari partisipasi internasional, namun lebih pada mencari peluang-peluang komunikasi untuk negosiasi.

Jaminan Harga dan Keamanan Pasokan Komoditas

Bagi saya, kalaupun Indonesia bisa mendamaikan Rusia-Ukraina, maka konteks utamanya adalah dalam kerangka kerjasama di G20. Kepentingan nasional Indonesia mendamaikan kedua negara perlu diletakkan pada konteks G20. 

Dalam kerangka multilateral G20, Indonesia mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk menghadiri KTT G20 pada November mendatang.

Kenyataan bahwa netralitas diplomasi Indonesia ternyata berlawanan dengan kepentingan global AS dan kawan-kawan tentu saja perlu dicarikan jalan keluar. Upaya ini sangat penting agar G20 mampu menemukan sinergi di antara berbagai kepentingan strategis.

Dalam kerangka kerjasama G20 itu, fokus utama diplomasi Indonesia ke Rusia dan Ukraina adalah memulihkan rantai pasok pangan, energi dan pupuk. 

Ketiga barang produksi Rusia dan Ukraina sangat dibutuhkan jutaan orang dari berbagai negara. Perang juga membuat keamanan pasokan ketiga produk  itu tidak bisa dikapalkan dengan volume yang sama seperti sebelum perang kedua negara itu.

Bahkan dampak perang Rusia-Ukraina dikhawatirkan menyebabkan beberapa negara mengalami krisis ekonomi. Rusia dipersalahkan sebagai penyebab kebangkrutan ekonomi Sri Lanka. 

Menlu AS Blinken telah menyampaikan tuduhan serius itu kepada media. Walaupun Rusia bisa saja menganggap tuduhan itu sebagai angin lalu, tuduhan seperti itu bakal serius ketika lebih banyak lagi negara terancam resensi ekonomi.

Dalam konteks itulah, diplomasi Indonesia yang netral dan tidak membela pihak-pihak yang berperang menjadi sangat penting. Ketika bertemu Zelensky dan Putin, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia tidak memiliki kepentingan apa pun kepada kedua negara. 

Indonesia lebih leluasa mengunjungi Ukraina dan Rusia menemui Presiden kedua negara ketimbang negara-negara blok Barat. Pemerintah Indonesia juga bersikeras mengundang semua negara anggota G20 pada FMM pada 6-8 Juli lalu.